SUMENEP, detikkota.com — Buruknya kondisi jalan poros Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, bukan lagi sekadar keluhan infrastruktur. Jalan desa yang rusak berat dan tak bisa dilalui kendaraan roda empat kini telah berdampak langsung pada keselamatan dan kemanusiaan warga. Bahkan, warga harus bergotong royong memikul orang sakit untuk dibawa ke Puskesmas karena akses mobil sama sekali tidak memungkinkan.
Peristiwa tersebut menjadi gambaran nyata betapa krisis infrastruktur di Desa Montorna telah memasuki tahap darurat. Jalan utama desa yang seharusnya menjadi akses vital pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, justru berubah menjadi jalur tanah rusak, berlubang, dan licin, terutama saat hujan.
“Kondisinya tragis. Sampai hari ini masih ada jalan poros desa yang tidak bisa dilewati mobil. Kalau ada warga sakit, kami terpaksa memikul bersama-sama agar bisa sampai ke Puskesmas,” ujar Atiqurrahman, pemuda Desa Montorna, Sabtu (03/01/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dana Desa Besar, Jalan Tetap Terabaikan
Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di tengah besarnya alokasi Dana Desa Montorna yang mencapai lebih dari Rp2 miliar. Fakta ini memicu kekecewaan dan kemarahan warga, khususnya kalangan pemuda, yang menilai pembangunan infrastruktur dasar tidak menjadi prioritas utama pemerintah desa.
“Kami jengkel. Dana Desa Montorna itu besar, lebih dari dua miliar rupiah. Tapi kenyataannya jalan poros desa masih seperti ini. Kami curiga Dana Desa itu dipakai ke mana saja,” tegas Atiqurrahman.
Menurutnya, jalan poros desa adalah kebutuhan mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika jalan rusak dibiarkan, warga bukan hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga terancam keselamatannya.
Dampak Sosial dan Kemanusiaan
Kondisi jalan yang tak bisa dilalui mobil berdampak luas pada kehidupan warga. Akses ambulans tertutup, distribusi hasil pertanian terhambat, dan aktivitas pendidikan terganggu. Warga yang sakit atau lanjut usia harus ditandu secara manual melewati jalan rusak demi mendapatkan layanan kesehatan.
“Ini bukan sekadar soal kenyamanan. Ini soal nyawa dan kemanusiaan. Kalau ada kondisi darurat, kami tidak punya pilihan selain gotong royong,” ungkap seorang warga setempat.
Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara perencanaan anggaran dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Tuntutan Transparansi dan Tanggung Jawab
Pemuda dan warga Desa Montorna mendesak pemerintah desa agar membuka secara transparan penggunaan Dana Desa dan menjadikan perbaikan jalan poros sebagai prioritas utama. Mereka juga meminta pemerintah kecamatan dan kabupaten tidak tutup mata terhadap kondisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun tersebut.
“Kalau Dana Desa tidak cukup, seharusnya ada upaya komunikasi dan dukungan dari pemerintah di atasnya. Jangan sampai warga terus jadi korban,” kata Atiqurrahman.
Penutup
Kisah warga Desa Montorna yang harus memikul orang sakit melewati jalan rusak adalah potret nyata kegagalan pelayanan infrastruktur di tingkat desa. Jalan poros yang hancur bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi mencerminkan persoalan akuntabilitas anggaran, keberpihakan kebijakan, dan kehadiran negara di tengah masyarakat desa.
Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa solusi nyata, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan warga, melainkan keselamatan dan martabat hidup masyarakat Desa Montorna.
Penulis : M
Editor : Red
