Ketua AWPI Purwakarta: DPR dan DPRD Harus Jadi Pelayan Rakyat, Bukan Raja

Jumat, 5 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua AWPI Purwakarta Ramaldi saat memberikan keterangan pers terkait peran DPR dan DPRD.

Ketua AWPI Purwakarta Ramaldi saat memberikan keterangan pers terkait peran DPR dan DPRD.

PURWAKARTA, detikkota.com – Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Purwakarta, Ramaldi, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) maupun DPRD bukanlah lembaga yang berkuasa layaknya raja, melainkan perwakilan rakyat yang bertugas melayani kepentingan masyarakat. Hal itu ia sampaikan pada Jumat (5/9/2025).

Menurut Ramaldi, fungsi utama DPR dan DPRD adalah legislasi, pengawasan, serta anggaran yang harus benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. “Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi. Anggota dewan hanyalah perpanjangan tangan rakyat yang dipilih melalui pemilu,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa jabatan anggota dewan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jika DPR dan DPRD menempatkan diri sebagai pelayan rakyat, maka keputusan dan kebijakan yang dihasilkan akan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ramaldi juga menyoroti pentingnya transparansi, keterbukaan terhadap kritik, serta keberanian menolak praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. “Rakyat berharap wakilnya tidak hanya hadir di ruang rapat, tetapi juga turun langsung mendengar suara masyarakat di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa DPR RI memiliki tugas utama membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, serta menetapkan anggaran negara bersama DPD RI. Sementara DPRD berwenang membuat peraturan daerah dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

“Sudah saatnya DPR dan DPRD mengingat kembali jati dirinya, bukan sebagai raja yang minta dilayani, melainkan pelayan yang bekerja demi kesejahteraan rakyat dan kejayaan bangsa,” pungkasnya.

Berita Terkait

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah
Aksi Solidaritas di Polres Sumenep Desak Keadilan bagi Korban Pencabulan Anak
Aksi PMII UNIBA Memanas, Kepala Disbudporapar Sumenep Walk Out dari Dialog

Berita Terkait

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:41 WIB

Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:38 WIB

Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB