KPU-Bawaslu-Satpol PP Sumenep Sepakat Tertibkan APS Serupai APK

Kamis, 16 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisioner KPU Sumenep Divisi Hukum, Mustafid.

Komisioner KPU Sumenep Divisi Hukum, Mustafid.

SUMENEP, detikkota.com – Maraknya baliho alat peraga sosialisasi (APS) yang menyerupai alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur segera ditertibkan.

Keputusan itu berdasarkan kesepakaran antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Dari pantauan 2 lembaga penyelenggara Pemilu, baliho atau bener itu bertebaran di sejumlah titik jalan berisi gambar calon dan partai pengusung, bahkan nomor urut caleg.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

”Baliho umumnya dapat diduga bukan APS, melainkan APK. Sebab, ada unsur ajakan, nomor urut, dan berupaya memengaruhi pemilih,” jelas Mustafid, Komisioner KPU Sumenep Divisi Hukum, Kamis (16/11/2023).

Menurutnya, KPU telah bersepakat dengan Bawaslu setempat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep untuk menyikapi banyaknya baliho yang dipasang, baik oleh partai politik maupun calon legislatif.

”Termasuk juga melibatkan perwakilan partai politik guna menyamakan persepsi soal alat peraga kampanye tersebut,” imbuhnya.

Selain kuat diduga sebagai APK, baliho juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) karena dipasang dengan melintangi jalan dan dipaku pada pohon.

”Memang, untuk penindakan bukan kewenangan KPU, melainkan Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Satpol PP,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumenep, Moh. Rusydi Zain menegaskan, telah berkirim surat kepada parpol peserta Pemilu 2024 supaya menertibkan APK sampai batas waktu yang ditentukan. Jika tidak diindahkan, maka akan diturunkan paksa oleh petugas Satpol PP Sumenep.

Pihaknya juga mengingatkan, sebelum masuk masa kampanye pada 28 November 2023, parpol atau caleg tidak boleh berkampanye dalam bentuk apapun, termasuk memasang APK.

”Saat ini, kami telah menginventarisir semua baliho atau baner yang memenuhi unsur kampanye. Jika tidak ada upaya koperatif dari peserta pemilu, maka nanti akan ditertibkan,” tegasnya.

Berita Terkait

Wali Kota Probolinggo Sambut Kunjungan Danrem 083/BDJ di Makodim 0820
Said Abdullah Minta Kader PDIP Jatim Respons Cepat Persoalan Sosial Warga
Pemkot Probolinggo Buka Ramadan Fest dan Pasar Murah 2026 di GOR Ahmad Yani
Jalan Cilulumpang–Parang Gombong Bergeser, DPUTR Purwakarta Tunggu Komitmen PJT II
Pemkab Bangkalan Gandeng Balai Besar Perbenihan Surabaya, Kembangkan Tebu dan Kelapa untuk Swasembada Gula
Pemkab Lumajang Buka Program Mudik Gratis 2026, Prioritaskan Keselamatan Pemudik
Dedi Juhari Sampaikan Perkembangan Tiga Raperda Inisiatif DPRD Purwakarta
Polsek Lenteng Tangkap Pelaku Pencurian Uang di Toko, Kerugian Capai Rp12,3 Juta

Berita Terkait

Minggu, 22 Februari 2026 - 16:57 WIB

Wali Kota Probolinggo Sambut Kunjungan Danrem 083/BDJ di Makodim 0820

Sabtu, 21 Februari 2026 - 23:07 WIB

Said Abdullah Minta Kader PDIP Jatim Respons Cepat Persoalan Sosial Warga

Sabtu, 21 Februari 2026 - 17:47 WIB

Jalan Cilulumpang–Parang Gombong Bergeser, DPUTR Purwakarta Tunggu Komitmen PJT II

Sabtu, 21 Februari 2026 - 07:39 WIB

Pemkab Bangkalan Gandeng Balai Besar Perbenihan Surabaya, Kembangkan Tebu dan Kelapa untuk Swasembada Gula

Jumat, 20 Februari 2026 - 12:47 WIB

Pemkab Lumajang Buka Program Mudik Gratis 2026, Prioritaskan Keselamatan Pemudik

Berita Terbaru

Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin berjabat tangan dengan Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf. Kohir saat kunjungan silaturahmi di Makodim 0820 Probolinggo, Minggu (22/2).

Pemerintahan

Wali Kota Probolinggo Sambut Kunjungan Danrem 083/BDJ di Makodim 0820

Minggu, 22 Feb 2026 - 16:57 WIB