KSOP dan BPTD Saling Lempar Pengelolaan Penyeberangan Kalianget-Talango

Sabtu, 4 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Pengelola penyebarangan Kalianget-Talango dan sebaliknya masih simpang siur. Apakah dikelola oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalianget atau Koordinator Penyeberangan Pelabuhan Kalianget, Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur.

Atas ketidakjelasan itu, KSOP Kelas IV Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur berkirim surat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sebab, hingga saat ini BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur belum mengambil alih pengelolaan penyeberangan tersebut.

Kepala KSOP Kelas IV Kalianget Taufikurrahman mengatakan, sejak akhir tahun lalu pihaknya sudah bersurat ke BPTD. Tujuannya, untuk menyerahkan pengelolaan kapal penyeberangan Kalianget-Talango dan sebaliknya. Sebab, secara regulasi, tempat penyeberangan itu menjadi kewenangan BPTD. Namun, upaya yang dilakukannya itu tidak berhasil. Sebab, BPTD enggan mengambil alih pengelolaan tempat penyeberangan tersebut. Alasannya, tidak masuk daftar tanggung jawab BPTD.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

”Terpaksa kita minta petunjuk pada Ditjen Perhubungan Laut, dengan berkirim surat,” jelasnya, Sabtu (4/3/2023).

Pihaknya mengaku telah mendapatkan surat balasan dari Ditjen Perhubungan Laut. Isi disposisinya, KSOP Kelas IV Kalianget diperintahkan untuk meng-handle terlebih dahulu mengenai proses penyeberangan Kalianget-Talango sambil menunggu koordinasi lebih lanjutan.

”Disposisinya itu, yang sudah ada tetap dilaksanakan. Tujuannya, agar penyeberangan Kalianget-Talango tidak kosong”, tembahnya.

Sementara itu, Koordinator Penyeberangan Pelabuhan Kalianget BPTD XI Provinsi Jatim, Tarto Syaifullah mengatakan, pihaknya memang sudah pernah menerima surat penyerahan pengelolaan kapal tongkang dari KSOP. Namun, pihaknya memberikan surat balasan dengan menolak penyerahan tersebut. Sebab, berdasar dokumen yang ada, itu bukan menjadi kewenangan BPTD XI Provinsi Jatim.

”Dulu pernah ada yang mau diserahkan, tapi dari pusat sudah diberikan jawaban kalau itu bukan tanggung jawab BPTD. Kalau penyeberangan tongkang ke Talango itu tidak masuk ke kita,” katanya.

Dia mengaku, pihaknya hanya bertugas mengawasi penyeberangan kapal-kapal bersar. ”Kewenangan kita hanya kapal ke kepulauan itu yang kita tangani,” pungkasnya.(red)

Berita Terkait

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan
Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal
Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi
Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan
NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Bupati Banyuwangi dan Situbondo Saling Apresiasi, Bahas Penguatan Pelayanan Publik

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:23 WIB

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan

Jumat, 20 November 2026 - 16:44 WIB

Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 16:19 WIB

Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi

Jumat, 20 November 2026 - 13:48 WIB

Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Berita Terbaru