Lantik Pejabat KLHK, Menteri Siti Nurbaya Minta Jajarannya Dukung PEN dan Pemulihan Lingkungan

Sabtu, 7 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Pada acara pelantikan Pejabat KLHK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Pada acara pelantikan Pejabat KLHK

JAKARTA, detikkota.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan 7 (tujuh) Pejabat Fungsional Ahli Utama lingkup Kementerian LHK (6/11).

Dalam sambutannya Menteri Siti meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah upaya keras Pemerintah menangani Pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Hadirnya Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 20 Juli 2020 diungkap Menteri Siti telah menjadi koridor bagaimana sektor lingkungan hidup dan kehutanan dapat berperan dalam PEN.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Beberapa diantaranya Program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKM), Dukungan pada Program Food Estate serta Kerjasama Pangan dengan Perhutani dan Kementerian Pertanian.

Terkait program PKM, Menteri Siti berujar bahwa program ini mendapat dukungan publik secara positif dan terus menerus.

Hal ini menurutnya karena program PKM merupakan program bantuan dengan pola langsung kepada masyarakat melalui pemberian pekerjaan penanaman mangrove dengan imbalan uang atas pekerjaan tersebut.

“Bagi rakyat ini terasa lebih adil karena seperti equal pay for equal work,” ujarnya.

Menteri Siti melanjutkan jika sejak Bulan September tahun ini, KLHK mendapatkan penambahan target untuk menanami areal mangrove terdegradasi seluas 15.000 hektar melalui Program PKM.

Bahkan tahun depan Presiden telah meminta agar dilakukan penanaman hingga 600 ribu hektar.

Sementara itu ditengah upaya PEN, upaya pemulihan lingkungan juga diminta secara khusus oleh Presiden untuk dikerjakan. Presiden ingin agar pemulihan lingkungan dipercepat dengan mengutamakan hasil yang terlihat nyata dan kongkrit.

“Upaya pemulihan lingkungan ini akan diawali dengan pembangunan nursery center yang kapasitasnya menurut Presiden seharusnya 5 – 10 juta bibit, sekarang baru 1 juta,” ungkapnya.

Lebih lanjut di tengah PEN, Program Perhutanan Sosial diungkap Menteri Siti kembali mendapatkan perhatian serius dari Presiden.

Sebagai program pengelolaan hutan secara lestari dalam kawasan hutan negara, maupun hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Program Perhutanan Sosial diminta Menteri Siti agar terintegrasi dari hulu, tengah sampai hilir agar tercipta kesejahteraan rakyat dari hasil hutan.

Jajaran KLHK pun diingatkan Menteri Siti untuk siap dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang rentan terjadi di Indonesia seperti banjir, longsor dan kekeringan.

Pada periode PEN ini jajaran juga diminta tetap waspada atas bencana banjir dan longsor yang biasanya meningkat dimusim hujan pada awal tahun.

Terakhir Menteri Siti mengungkapkan jika dirinya bangga karena Indonesia sudah ditetapkan menjadi G20 dengan nomor urut 16, capainya ini salah satunya dikatakan merupakan buah dari perbaikan birokrasi Indonesia.

“Saya senang sekali karena itu juga atas kerjaaan birokrasi. Karena operasional sebuah negara itu mesinnya digerakan oleh para birokrat,” ungkapnya.

Oleh karenanya Menteri Siti minta agar jajaran birokrat di Indonesia dalam bekerja terus mengedepankan profesionalitas salah satunya dengan mengedepankan basis ilmu pengetahuan dalam merumuskan pembangunan, untuk itu setiap birokrat harus cakap dan lengkap kompetensinya agar dalam bekerja bisa mencapai hasil maksimal.

Satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) yang dilantik pada hari ini adalah Ir. Hudoyo, M.M sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan.

Sementara Tujuh Pejabat Fungsional Ahli Utama yang dilantik adalah:

  1. Drs. Tri Bangun Laksana sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama.
  2. Drs. Muhammad Yunus, M.Si sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama.
  3. Ir. Yun Isnaini, M.Sc sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama.
  4. Ir. Soemarno, M.Si sebagai Peneliti Ahli Utama.
  5. Ir. Jayusman, MP sebagai Peneliti Ahli Utama.
  6. Ir. Sigit Baktya Prabawa, M.Si sebagai Peneliti Ahli Utama.
  7. Ir. Adi Susilo, M.Sc sebagai Peneliti Ahli Utama.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup KLHK, serta beberapa undangan lainnya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah
Aksi Solidaritas di Polres Sumenep Desak Keadilan bagi Korban Pencabulan Anak

Berita Terkait

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Rabu, 7 Januari 2026 - 13:07 WIB

Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:41 WIB

Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum

Berita Terbaru

Suasana Balai Kota Surabaya yang menjadi lokasi Perayaan Natal Kota Surabaya 2026.

Daerah

Pemkot Surabaya Gelar Perayaan Natal Kota di Balai Kota

Kamis, 8 Jan 2026 - 13:17 WIB