Lantik Pejabat KLHK, Menteri Siti Nurbaya Minta Jajarannya Dukung PEN dan Pemulihan Lingkungan

Sabtu, 7 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Pada acara pelantikan Pejabat KLHK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Pada acara pelantikan Pejabat KLHK

JAKARTA, detikkota.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan 7 (tujuh) Pejabat Fungsional Ahli Utama lingkup Kementerian LHK (6/11).

Dalam sambutannya Menteri Siti meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah upaya keras Pemerintah menangani Pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Hadirnya Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 20 Juli 2020 diungkap Menteri Siti telah menjadi koridor bagaimana sektor lingkungan hidup dan kehutanan dapat berperan dalam PEN.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Beberapa diantaranya Program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKM), Dukungan pada Program Food Estate serta Kerjasama Pangan dengan Perhutani dan Kementerian Pertanian.

Terkait program PKM, Menteri Siti berujar bahwa program ini mendapat dukungan publik secara positif dan terus menerus.

Hal ini menurutnya karena program PKM merupakan program bantuan dengan pola langsung kepada masyarakat melalui pemberian pekerjaan penanaman mangrove dengan imbalan uang atas pekerjaan tersebut.

“Bagi rakyat ini terasa lebih adil karena seperti equal pay for equal work,” ujarnya.

Menteri Siti melanjutkan jika sejak Bulan September tahun ini, KLHK mendapatkan penambahan target untuk menanami areal mangrove terdegradasi seluas 15.000 hektar melalui Program PKM.

Bahkan tahun depan Presiden telah meminta agar dilakukan penanaman hingga 600 ribu hektar.

Sementara itu ditengah upaya PEN, upaya pemulihan lingkungan juga diminta secara khusus oleh Presiden untuk dikerjakan. Presiden ingin agar pemulihan lingkungan dipercepat dengan mengutamakan hasil yang terlihat nyata dan kongkrit.

“Upaya pemulihan lingkungan ini akan diawali dengan pembangunan nursery center yang kapasitasnya menurut Presiden seharusnya 5 – 10 juta bibit, sekarang baru 1 juta,” ungkapnya.

Lebih lanjut di tengah PEN, Program Perhutanan Sosial diungkap Menteri Siti kembali mendapatkan perhatian serius dari Presiden.

Sebagai program pengelolaan hutan secara lestari dalam kawasan hutan negara, maupun hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Program Perhutanan Sosial diminta Menteri Siti agar terintegrasi dari hulu, tengah sampai hilir agar tercipta kesejahteraan rakyat dari hasil hutan.

Jajaran KLHK pun diingatkan Menteri Siti untuk siap dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang rentan terjadi di Indonesia seperti banjir, longsor dan kekeringan.

Pada periode PEN ini jajaran juga diminta tetap waspada atas bencana banjir dan longsor yang biasanya meningkat dimusim hujan pada awal tahun.

Terakhir Menteri Siti mengungkapkan jika dirinya bangga karena Indonesia sudah ditetapkan menjadi G20 dengan nomor urut 16, capainya ini salah satunya dikatakan merupakan buah dari perbaikan birokrasi Indonesia.

“Saya senang sekali karena itu juga atas kerjaaan birokrasi. Karena operasional sebuah negara itu mesinnya digerakan oleh para birokrat,” ungkapnya.

Oleh karenanya Menteri Siti minta agar jajaran birokrat di Indonesia dalam bekerja terus mengedepankan profesionalitas salah satunya dengan mengedepankan basis ilmu pengetahuan dalam merumuskan pembangunan, untuk itu setiap birokrat harus cakap dan lengkap kompetensinya agar dalam bekerja bisa mencapai hasil maksimal.

Satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) yang dilantik pada hari ini adalah Ir. Hudoyo, M.M sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan.

Sementara Tujuh Pejabat Fungsional Ahli Utama yang dilantik adalah:

  1. Drs. Tri Bangun Laksana sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama.
  2. Drs. Muhammad Yunus, M.Si sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama.
  3. Ir. Yun Isnaini, M.Sc sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama.
  4. Ir. Soemarno, M.Si sebagai Peneliti Ahli Utama.
  5. Ir. Jayusman, MP sebagai Peneliti Ahli Utama.
  6. Ir. Sigit Baktya Prabawa, M.Si sebagai Peneliti Ahli Utama.
  7. Ir. Adi Susilo, M.Sc sebagai Peneliti Ahli Utama.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup KLHK, serta beberapa undangan lainnya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan
Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal
Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi
Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan
NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Empat Tersangka Ditangkap dan Aset Rp150 Miliar Disita
Antisipasi Lonjakan Nataru, Kemenhub Siapkan Dua Pelabuhan Alternatif di Banyuwangi

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:23 WIB

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan

Jumat, 20 November 2026 - 16:44 WIB

Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 16:19 WIB

Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi

Jumat, 20 November 2026 - 13:48 WIB

Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Berita Terbaru