SUMENEP detikkota.com– Setelah dinilai tidak layak huni berdasarkan kajian tim Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya pada akhir 2014 lalu untuk ditempati dan aktivitas oleh 50 orang atau lebih. Utamanya pada Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Sumenep
Tentu hal ini sangatlah mengganggu aktivitas para legislator, didalam melakukan fungsi dan tanggung jawab konstitusionalnya dan dibutuhkan gedung baru untuk menunjangnya.
Sejak itu muncul wacana pembangunan gedung baru DPRD Kabupaten Sumenep. Setelah menunggu sekian lama sejak wacana tersebut dilontarkan, ada sedikit secercah cahaya ketika proyek gedung Wakil Rakyat tersebut direncanakan mulai digarap tahun depan dengan skema pembiayaan multy years melalui dana APBD
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun hal itu, tidak lantas pada proses realisasi berjalan mulus. Sebab hingga kini lokasi pembangunan gedung masih menuai teka-teki. Bahkan, pada 2016 lalu proses pembebasan lahan yang disiapkan untuk pembangunan gedung baru wakil rakyat di Desa Geddungan, Kecamatan Batuan sampai terancam batal
Berdasarkan keterangan Sekretaris Dewan Sumenep, Fajar Rahman, para pimpinan tertinggi DPRD Sumenep enggan pindah lokasi dan menginginkan tetap berada di Jl Trunojoyo Kecamatan Kota.
“Hasil kordinasi kami dengan Ketua DPRD bahwa Pimpinan Dewan lebih setuju disini (Lokasi yang sekarang, red). Bukan yang diselatan (Lahan baru di Desa Geddungan, red),” ungkap Fajar, Rabu (25/8/2021).
Sekwan menjelaskan, lokasi yang selama ini dicanangkan dianggap tidak strategis untuk ditempati lembaga tinggi negara selevel legislatif. Sebab lokasi tersebut kata dia, memiliki problem dalam aspek lalu lintas. Lokasinya merupakan jalan nasional dan akses utama menuju Kota Sumenep. Dikhawatirkan dalam jangka panjang ketika ada publik yang menyampaikan aspirasi di muka umum akan mengganggu lalu lintas di jalan tersebut. Sedangkan kegiatan semacam itu merupakan sangatlah beririsan dengan kerja-kerja legislator
“Kantor dewan itu tempatnya masyarakat mengadu dan sebagainya. Kalau misalnya ada unjuk rasa, akan mengganggu jalan. Dan disana tidak ada jalur alternatif untuk merekayasa arus lalu lintas. Itu yang jadi pertimbangan Pimpinan,” jelas Fajar
Atas dasar itu, untuk memperjelas kelanjutan lokasi pembangunan gedung baru. Pihaknya, meminta Pimpinan Dewan untuk segera melakukan langkah komunikasi politik atau kordinasi dengan Bupati Achmad Fauzu terkait lokasi yang akan dibangun Gedung Dewan.
Menurutnya, hal ini penting agar tidak menganggu kinerja semua stackholder di lingkungan DPRD Kabupaten Sumenep. Agar semua bisa mempersipakan, jika tetap dilokasi yang lama, maka Sekretariat akan mencari Gedung alternatif untuk ditempati Pimpinan dan Anggota berkantor selama pembangunan berlangsung.
“Dan lahan yang sudah terlanjur dibebaskan tentu akan diserahkan ke Pemkab, bagaimana pemanfaatannya nanti kalau misalnya tetap di lokasi yang lama,” ucapnya
Senada dengan Sekwan. Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir menegaskan, lahan yang dibebaskan Pemkab untuk pembangunan gedung baru Dewan tidak layak dari aspek lalu lintasnya. Hamid menganggap, lokasi lama di Jl Trunojoyo Kecamatan Kota dinilai lebih strategis untuk dibangun Gedung DPRD yang baru.
“Kalau misalnya ada unjuk rasa dan sebagainya di Kantor Dewan, disini masih memungkinkan. Ada jalur alternatif sebagai akses lalu lintasnya,”jelasnya.
Meskipun, kata Hamid terkait layak dan tidaknya lokasi yang sudah dibebaskan tersebut belum ada kajian ilmiah. Untuk itu pihaknya mendorong perlunya kajian lebih dalam oleh Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres.
“Sejauh ini, memang belum ada kajian soal kelayakan lalinnya itu. Coba tanyakan karena pembangunannya ditangani Cipta karya,”katanya.
Untuk diketahui, Pemkab Sumenep dalam pembebasan lahan gedung baru wakil rakyat tersebut menanggarkan sebesar Rp. 950 juta dari Rp. 1 Miliar yang disiapkan untuk 1 hektar lahan pada tahun 2015 yang lalu.
Sedangkan, di tahun 2017 Pemkab kembali menganggarkan sebesar Rp 30 miliar untuk penyusunan dokumen perencanaan dan juga biaya untuk perizinan, UKL, UPL, dan AMDAL. Namun, anggaran tersebut tidak terealisasi. Selanjutnya, pad tahun 2019, Pemkab kembali menganggarkan Rp 22 miliar untuk pembangunan gedung baru DPRD Sumenep. Lagi-lagi anggaran tersebut tidak juga terealisasi
Hambatan realisasi anggaran tersebut. Disebabkan memorandum of understanding (MoU) dengan Bupati Sumenep A. Busyro Karim tentang penggunaan anggaran sedianya pembangunan selesai tahun ini namu molor hingga jabatan Busyro Karim di periode kedua berakhir 2021.(TH)
