SUMENEP, detikkota.com– Puluhan mahasiswa yang tergabung kedalam Badan Ekskutif Mahasiswa Sumenep (BEM SU) menggelar demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kamis 12/08/2021
Dalam orasinya mereka menuntut transparansi penggunaan anggaran Covid-19. Berdasarkan kajian dalam prakteknya mahasiswa menduga terdapat banyak kejanggalan dan penyimpangan dalam realisasi anggaran Covid-19
Menurut kordinator aksi Nur Hayat mengatakan selama ini, penggunaan anggaran tidak pernah dipublikasikan kepada publik. Padahal, dalan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus disampaikan secara transparansi kepada publik sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan anggaran
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Atas dasar itu, mahasiswa menuding Pemkab Sumenep tidak serius dalam bekerja. Sedangkan pandemi Covid-19 sudah berjalan hampir 2 tahun lamanya
Kata dia, imbas dari tertutupnya penggunaan dan realisasi anggaran penanganan Covid-19 publik tidak dapat mengawasi sejauh mana kinerja Pemkab Sumenep
“Realisasi anggarannya tidak dipublikasikan, seharusnya dipublikasikan. Kami mencurigai ada penyimpangan di situ, jangan-jangan anggarannya tidak dialokasikan secara utuh kepasa masyarakat,” ungkapnya
Bahkan, dari hasil investigasi mahasiswa lembaga tinggi negara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak memiliki laporan realisasi anggara. Hal itu, didapat mahasiswa pada saat melakukan audiensi untuk mempertanyakan laporan penggunaan anggaran di Komisi IV DPRD Sumenep
“Artinya pemkab memang bermain-main,” ujarnya
Untuk itu pihaknya meminta, Pemerintah Kabupaten Sumenep dan lembaga-lembaga berwenang lainnya, untuk sesegera mungkin mengevaluasi kinerja Tim Satgas Covid-19.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Abd Rahman Riadi sebagai perwakilan dari Pemerintah dan Satgas Covid-19 Kabupaten Sumenep, saat menemui massa aksi menyampaikan bahwa pihaknya sangatlah serius dalam penanganan Covid-19
Ia mengaku salah satu bukti keseriusan Satgas Covid-19, adalah keberhasilannya menurunkan kabupaten berjuluk Kota Keris tersebut. Dari level 4 menjadi level 3
Terkait dengan transparansi anggaran Rahman menyampaikan, dari total alokasi sebesar Rp 56 miliar yang baru terserap sekutar Rp 7,6 miliar. Namun, pihaknya tidak dapat menjelasakan secara rincian penggunaan anggaran. Dikarenakan laporan realisasi serapan anggaran baru bisa disampaikan ketika sudah selesai
“Dari pagu anggaran Rp 56 miliar baru digunakan Rp 7,6 miliar ini masih proses on going, kita tidak tau Satgas Covid-19 ini penanganannya berapa lama pandemi Covid-19 di tahun kedua 2021,” tandasnya. (TH)
