“Mimbar Rakyat” Menolak Sistem Pemerintahan yang Menganut Politik Oligarki

Selasa, 3 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak gelar “Mimbar Rakyat” di simpang Odeng Jalan Trunojoyo, Kabupten Sumenep, Madura Jawa Timur, Selasa (3/11/2020).

Mahasiswa menilai Pemerintah Kabupaten Sumenep lebih mengedepankan kepentingan korporat dan birokrat dari pada kepentingan rakyat.

“Rakyat di injak-injak karena lebih mementingkan investor asing,” tegas Muhammad Nor salah satu orator aksi, Selasa (3/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, Di momentum Hari Jadi Sumenep ke 751, saat ini banyak terjadi pengrusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang dilakukan para pengusaha-pengusaha asing.

“Hentikan perampasan ruang hidup dan pengrusakan lingkungan, seperti tambak udang di Lombang,” tegasnya.

Sementara itu, Mohammad Faiq, Korlap aksi, mengakui bahwa saat usia Kabupaten yang berlambang kuda terbang ini mencapai 751 tahun, keberadaan rakyat hanya digadaikan.

“Pemerintah kami buta dan tuli, tidak pernah tau bagaimana keberadaan rakyatnya,” terang Faiq.

Faiq minta Omnibus Law segera dicabut agar tidak memperparah lingkungan di Kabupaten Sumenep, dan pemerintah menghentikan kran investasi yang merugikan rakyat.

“Saya menolak sistem pemerintahan yang menganut politik oligarki,” tegasnya.

Ending dari aksi itu, para mahasiswa lakukan aski jalan mundur dari simpang Odeng hingga depan masjid Jamik, sebagai bentuk kekecewan terahadap Pemerintah Kabupaten Sumenep. (Md)

Berita Terkait

Presiden Prabowo: Olahraga Cerminan Kekuatan dan Kebangkitan Bangsa
Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:12 WIB

Presiden Prabowo: Olahraga Cerminan Kekuatan dan Kebangkitan Bangsa

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Rabu, 7 Januari 2026 - 13:07 WIB

Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Berita Terbaru

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, Zainal Alim, mewakili Sekda Bangkalan saat memberikan sambutan pada Musyawarah Wilayah VI RAPI Wilayah 1301 Bangkalan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Minggu (11/1/2026).

Pemerintahan

Pemkab Bangkalan Perkuat Sinergi Informasi melalui Muswil VI RAPI

Minggu, 11 Jan 2026 - 11:30 WIB