SUMENEP, detikkota.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, pada Selasa (24/01/2023) siang, sedang melakukan pelantikan bagi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan bekerja di kelurahan Desa masing-masing pada Pemilu 2024 mendatang.
Namun ada yang unik pada hari pelantikan yang berlangsung di Gedung Adi Poday Sumenep ini. Salah satu Peserta PPS Asal Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten, mengikuti pelantikan secara daring lantaran sedang melangsungkan acara resepsi Pernikahan.
Pantauan media ini, tampak di layar monitor, sosok laki-laki yang mengenakan jas abu abu dan ada untaian kembang melati mengalungi lehernya yang mengikuti pelantikan secara Daring.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari informasi yang diterima, Pria tersebut adalah Moh. Ridwan Calon PPS Desa Bukabu yang mengikuti Pelantikan PPS setelah melakukan Ijab Qobul saat resepsi pernikahannya.
Ketua PPK Kecamatan Ambunten Sumenep, Hasan Al Banah membenarkan bahwa yang bersangkutan adalah PPS di salah satu desa di kecamatan Ambunten.
“Setelah menerima laporan dari Ridwan, Kami melaporkan kepada ketua KPU Kabupaten Sumenep, dan yang bersangkutan diijinkan oleh ketua KPU untuk mengikuti prosesi pelantikan melalui daring,” kata Hasan kepada Media ini, Selasa (24/01/2023).
Sementara Komisioner KPU Sumenep, Rafiqi Tanzil menegaskan, tindakannya itu sebagai wujud profesionalitas setelah mengikuti serangkaian tes dan terpilih sebagai anggota PPS pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
“Itu bentuk komitmen dan profesionalitas setelah melalui serangkaian seleksi dan terpilih sebagai PPS, kita perlihatkan kalau kita punya semangat untuk sukseskan pemilu 2024,” jelasnya.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep melantik sebanyak 1.002 Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mengambil sumpah/janji pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan serentak Se-Kabupaten Sumenep.
Sesuai tahapan, Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Pemilu kali ini dilaksanakan serentak. Pemilih akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. (Md/red)
