SUMENEPdetikkota.com– Gerakan 1 Oktober 1965 susunan kalimat yang dilontarkan Presiden Soekarno dalam memori pertanggung jawabannya, di depan sidang umun MPR yang monumental berjudul Nawaskara, untuk menggambarkan peristiwa paling kelam dalam sejarah perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa
Peristiwa 30 September 1965 dini hari yang diwaranai dengan manuver politik Partai Komunis Indonesia (PKI) menculik Dewan Jenderal yang kemudian diekskusi di lubang buaya Jakarta. Peristiwa inilah kemudian disebut Soekarno merupakan kebelingeran dari PKI, yang kemudian mengubur habis cita-cita suci politik partai besutan DN Aidit itu
Selain itu, peritiwa berdarah itu pula yang menjadi embrio dari lengser sang penyambung lidah rakyat dari kekuasan tertinggi Republik Indonesia. Huru-hara politik 56 tahun lalu itu pula yang mengantarkan militer berkuas selama 33 tahun lamanya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam perjalanannya, selain memakan jutaan nyawa eks PKI atau yang dianggap sebagai simpatisan PKI selama kekuasan militer. Narasi dijadikan militer sebagai instrumen politik untuk menumpas daya kritis dari oposisi dengan cara membangun narasi tunggal tentang peristiwa kelam dan menjadikan PKI sebagai epicentrum kebencian, sebagai satu entitas partai politik keji dan pembunuh
Bagi generasi yang hidup dalam dekade 70-an hingga 90-an. Ingatan traumatic itu seakan bersemayam dan membatu dalam setiap jiwa masing-masing dan bisa menjadi bom waktu ketika disulut. Basis isu itupula lah ketika memasuki alam demokrasi pasca reformasi sering dijadikan komuditas politik oleh para elite menyasar dan mengesploitasi emosi publik tentang peristiwa tersebut. Untuk kepentingan elektoral
Hingar-bingar isu itu seolah menjadi pemandangan biasa yang selalu dalam lipatan sejarah pada setiap tahunnya. Mulai dari narasi kebangkitan PKI hinga isu infeltrasi PKI di setiap instansi resmi negara. Tentu sasaran utamanya adalah menciptakan pobia ketakutan dipublik dengan maksud terciptanya tindakan-tindakan reaksioner
Yang terbaru misalnya, meningkatnya ekskalasi isu menyusup simpatisan ditubuh TNI saat terjadinya pemindahan patung diaroma tokoh penumpasan PKI di Kostrad menjelang peringatan peristiwa yang disebut Orba G30S. Atas dasar itu salah satu entitas gerakan di Kabupaten Sumenep Front Aksi Mahasiwa Sumenep (FAMS). Pada momentum Genstok 2021 mengingatkan kepada para elite untuk mengakhiri narasi ketakutan tentang peristiwa 1965 silam tersebut
Sebab menurut Sekertaris Jendral (Sekjen) Junaidi, jika narasi dekotomi histografi tentang peristiwa tersebut terus digulirkan, hanya akan menanamkan benih-benih ketakutan dan kebencian kepada generasi penerus bangsa ini
“Stop tanamkan memori ketakutan kepada generasi muda,” katanya. Jum’at 01/10/2021
Junaidi khawatir, kapitalisasi isu kemunculan PKI ini, akan berdampak terhadap cara berfikir generasi muda yang nantinya enggan penerima sebuah perbedaan dan dengan mudah mempredikasi negatif terhadap segala bentuk perbedaan. Meskipun, ia meyakini generasi muda hari ini sudah bisa lebih bijak dan obyektif dalam menela’ah setiap isu historis yang digaungkan para elite
Hal itu, didorong banyaknya literatur hasil kajian progresif yang muncul pasca reformasi dengan memberikan sudut pandang lain diluar narasi tunggal Pemerintahan Orba. Namun, kata dia kondisi ini perlu juga harus berjalan equivalen dengan tindakan-tindakan yang lebih bijak oleh para elite politik utamanya didalam menyampaikan pendapat
“Saya berharap generasi muda hari ini, dapat membaca sejarah dari berbagai sudut pandang agar tidak kemakan isu-isu ketakutan mengenai peritiwa lampau itu,” harapnya
Ia tidak menampik bahwa setiap sejarah harus diingat oleh generasi muda, sebagai bagian penting dalan perjalanan sebagai sebuah bangsa, seperti kata Bung Karno Jasmerah (Jangan sekali-kali melupakan sejarah). Khususnya untuk peristiwa Gestok, aktivis muda ini mengajak generasi muda agar belajar bahwa peritiwa kelam, berdarah pada masa silam itu jangan sampai terulang kembali dikemudian hari. Dan lebih fokus untuk membangun daya kritis sebagai sumbangsi nyata dalam ruang demokrasi, serta memecahkan setiap tantangan yang sedang dihadapi
“Mari belajar dari peristiwa Gestok, bahwa tidak bisa dibenarkan menghilangkan nyawa atas nama apapun,” tegasnya. (TH)
