PROBOLINGGO, detikkota.com – Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mencegah konflik sosial. Acara yang menghadirkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Probolinggo ini berlangsung di Bromo View Hotel, Senin (25/8).
Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, drg. Ninik Ira Wibawati, yang membuka kegiatan sekaligus membacakan sambutan Wali Kota Probolinggo, dr. H. Aminuddin, menekankan bahwa tantangan bangsa saat ini lebih kompleks.
“Bukan lagi kolonialisme atau perang senjata, melainkan ketimpangan sosial, krisis lingkungan, serta arus disinformasi. ASN sebagai pelayan masyarakat harus siap menghadapi dinamika yang beragam yang berpotensi mengarah pada konflik sosial,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ninik juga mengingatkan peran ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. “ASN diharapkan dapat menjembatani program pemerintah dengan masyarakat. Saat ini pemerintah tengah melaksanakan program Probolinggo Bersolek, saya harap seluruh ASN bersinergi agar program pembangunan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, Meilina Nawang Wulan, menekankan pentingnya kemampuan mediasi. “Penyelesaian paling baik adalah bagaimana kita menempatkan diri agar pihak-pihak bisa menemukan solusi mereka sendiri. Kita hanya sebagai mediator,” jelasnya.
Perwakilan Kodim 0820, Mayor Kav. Edi Sutanto, menyebut peran ASN sangat vital dalam menjaga stabilitas sosial. “Deteksi dini potensi konflik, pemetaan wilayah rawan, hingga pemanfaatan teknologi informasi harus dimaksimalkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakapolres Probolinggo Kota menyampaikan bahwa keadilan restoratif (Restorative Justice) perlu diperkuat di semua tingkatan. “Kemampuan ini harus ditingkatkan di desa, kecamatan, hingga kota agar masalah bisa diselesaikan tanpa menimbulkan konflik baru,” katanya.
Perwakilan Kejari Kota Probolinggo juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif. “Potensi konflik seringkali muncul dari kebijakan publik, seperti sengketa lahan atau revitalisasi alun-alun. ASN harus mampu berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan menghindari multitafsir,” tegasnya.
Acara ditutup dengan ucapan terima kasih dari Sekda Kota Probolinggo, drg. Ninik Ira Wibawati, yang akan memasuki masa purna tugas. “Saya mengapresiasi kerja sama ASN dan Forkopimda yang selama ini telah menjaga kondusivitas pemerintahan dan masyarakat,” ujarnya.
