BANYUWANGI, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan.
Hasilnya, tingkat inflasi tahunan Kabupaten Banyuwangi pada September 2026 tercatat sebesar 2,69 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut menjadi yang terendah di Jawa Timur, dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 3,33 persen dan nasional 3,28 persen.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga di pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan koordinasi berkelanjutan dari sektor hulu hingga hilir.
“Ini adalah hasil kinerja superteam, kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari hulu hingga hilir, kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga di pasar,” ujar Ipuk, Kamis (5/11/2026).
Salah satu upaya memperkuat sinergi tersebut dilakukan melalui Forum High Level Meeting (HLM) TPID yang digelar di Pendopo Sabha Swagata, Banyuwangi, Jumat (30/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam, serta perwakilan Pertamina.
Forum tersebut juga diisi kegiatan capacity building dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, asesor TPID Award, akademisi Universitas Lambung Mangkurat, serta Universitas Jember.
Perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Zulfirman Basir, menyebut Banyuwangi memiliki capaian positif dalam evaluasi kinerja TPID. Pada 2025, kabupaten tersebut menempati peringkat keenam nasional untuk kategori Kabupaten/Kota Indeks Harga Konsumen (IHK), dengan nilai relatif mencapai 97,08 persen.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan koordinasi rutin dan kegiatan penguatan kapasitas yang dinilai berhasil memperoleh skor maksimal.
Sementara itu, Ipuk menegaskan pemerintah daerah akan terus meningkatkan kinerja TPID agar berbagai program pengendalian inflasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Fokus penguatan diarahkan pada strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pemkab Banyuwangi juga akan mengoptimalkan dukungan anggaran APBD serta memperkuat sinergi dengan Satgas Pangan.
Selain koordinasi, pemerintah daerah memastikan setiap inovasi pengendalian inflasi memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur.
Ipuk berharap langkah tersebut mampu menjaga kestabilan harga bahan pokok, mempertahankan daya beli masyarakat, serta memastikan inflasi Banyuwangi tetap berada dalam sasaran nasional.
Penulis : Bi
Editor : Red
