SURABAYA, detikkota.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap rumah kos maupun kontrakan di seluruh wilayah. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan yustisi atau operasi kos-kosan yang melibatkan berbagai perangkat daerah terkait.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Achmad Zaini, menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan tersebut sudah berlangsung sejak lama. Operasi dilakukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta melibatkan aparat kelurahan, kecamatan, hingga RT/RW.
“Sebelum saya masuk di Satpol PP, kegiatan ini sudah berjalan. Semua perangkat daerah terkait bersama RT dan RW ikut serta dalam pengawasan. Partisipasi warga menjadi hal penting dalam mendukung kegiatan ini,” jelas Zaini, Senin (22/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, pengawasan kos-kosan juga memiliki dasar hukum, yakni Perda Nomor 3 Tahun 1994 tentang Usaha Pemondokan dan Perwali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. “Kos-kosan ada beberapa kriteria yang harus menyampaikan izin dan melaporkan kepada RT maupun RW. Ini sesuatu yang sangat penting,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa operasi kos-kosan juga berkaitan erat dengan pendataan administrasi kependudukan (Adminduk) yang sudah diterapkan sejak 2023.
“Pendataan ini untuk mencatat keberadaan penduduk non-permanen, termasuk warga luar kota yang tinggal di Surabaya. Hal ini sesuai Permendagri Nomor 74 Tahun 2022,” ungkap Eddy.
Menurutnya, data tersebut sangat dibutuhkan agar pemerintah lebih mudah melacak keberadaan warga apabila muncul permasalahan sosial.
“Sering kali aparat penegak hukum membutuhkan data penduduk dari kami. Dengan pendataan ini, keberadaan warga luar kota bisa dipastikan sehingga ketika terjadi kondisi darurat, mudah untuk dihubungi,” tambahnya.
Eddy juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. “Ketika kita tahu siapa yang tinggal di wilayah kita, komunikasi dan pengawasan akan lebih mudah. Termasuk menjaga lingkungan dan keamanan bersama,” pungkasnya.
Penulis : Sur
Editor : Md
