Penyesuaian Data PBI BPJS di Lumajang Berdampak pada 52.773 Peserta

Jumat, 13 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LUMAJANG, detikkota.com – Penyesuaian data kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Lumajang berdampak pada 52.773 peserta per 1 Februari 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi dan pendampingan layanan secara jelas.

Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna Murti, mengatakan angka tersebut merupakan hasil pemutakhiran data berbasis desil kesejahteraan yang bersumber dari data nasional. Pembaruan dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

“Pemutakhiran data adalah proses berkelanjutan. Pemerintah daerah menindaklanjutinya dengan menyiapkan mekanisme pendampingan agar masyarakat memahami alur layanan yang tersedia,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemkab Lumajang memfokuskan mitigasi melalui penyampaian informasi secara berjenjang mulai dari tingkat desa dan kecamatan. Pemerintah desa bersama operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dilibatkan untuk membantu pengecekan data serta kelengkapan administrasi warga.

Selain itu, Dinas Sosial P3A membuka ruang koordinasi dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.

Menurut Indriono, langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebingungan masyarakat akibat perubahan data. Dengan informasi yang memadai, warga diharapkan dapat mengetahui prosedur yang harus ditempuh sesuai kondisi masing-masing.

“Data 52.773 peserta ini menjadi dasar penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari desa, kecamatan hingga perangkat daerah, agar informasi tersampaikan secara merata,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap mitigasi yang dilakukan dapat mengelola dampak penyesuaian data dengan baik sekaligus meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya data akurat dalam perencanaan program perlindungan sosial.

Penulis : An

Editor : An

Berita Terkait

Polres Sumenep Tegaskan Seleksi Polri 2026 Harus Bersih dan Transparan
Darurat BBM di Kepulauan Sumenep, Harga Melonjak hingga Rp30 Ribu dan Stok Nihil, Sekolah Lumpuh Nelayan Tak Melaut
Arus Balik Tol Trans Jawa Kondusif, 2,9 Juta Kendaraan Masuk Jakarta
Puncak Arus Balik Lebaran, Pelabuhan Ketapang Dipadati Kendaraan
Kepala BNPB Tinjau Banjir Pasuruan, Soroti Penanganan Jangka Pendek hingga Panjang
Heboh! Sumur Bor di Pragaan Semburkan Gas, Aparat Amankan Lokasi
Pencairan Dana Dipersoalkan, Anggota Arisan Get di Sumenep Keluhkan Kurangnya Transparansi
Pemerintah Kaji WFH Sehari dalam Sepekan, Sejumlah Sektor Berpotensi Dikecualikan

Berita Terkait

Selasa, 31 Maret 2026 - 22:26 WIB

Darurat BBM di Kepulauan Sumenep, Harga Melonjak hingga Rp30 Ribu dan Stok Nihil, Sekolah Lumpuh Nelayan Tak Melaut

Senin, 30 Maret 2026 - 11:15 WIB

Arus Balik Tol Trans Jawa Kondusif, 2,9 Juta Kendaraan Masuk Jakarta

Minggu, 29 Maret 2026 - 22:30 WIB

Puncak Arus Balik Lebaran, Pelabuhan Ketapang Dipadati Kendaraan

Sabtu, 28 Maret 2026 - 11:50 WIB

Kepala BNPB Tinjau Banjir Pasuruan, Soroti Penanganan Jangka Pendek hingga Panjang

Kamis, 26 Maret 2026 - 18:08 WIB

Heboh! Sumur Bor di Pragaan Semburkan Gas, Aparat Amankan Lokasi

Berita Terbaru