Perihal Keberlanjutan Otsus Jilid II, IKBPS Surabaya: Kami Minta Dilanjutkan

Jumat, 26 Februari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS)

Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS)

SURABAYA, detikkota.com – Pada hari Kamis (25/2/2021) pukul 15.55 WIB telah berlangsung kegiatan pernyataan sikap yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) dengan tajuk “Mendukung Otsus Papua Tetap Dilanjutkan Guna Percepatan Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat Papua” bertempat di salah satu tempat makan Jl. Ahmad Yani Kecamatan Gayungan Surabaya.

Pernyataan sikap disampaikan oleh Ketua IKBPS Sdr. Drs. Peter Frans Rumaseb, AP. Dalam rangka mendukung Program Pemerintah tentang Keberlanjutan Otonomi Khusus Papua.

“Kami dairi keluarga besar Papua Surabaya mendukung penuh program pemerintah terkait keberlanjutan Otsus Papua,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pernyataan sikap tersebut, peter didampingi beberapa pengurus lainnya. Berikut Pernyataan Sikap Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) dalam rangka mendukung keberlanjutan Otsus Papua.

  1. Mendukung Keberlanjutan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Dalam Rangka Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Papua.
  2. Keberlanjutan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Merupakan Program Pemerintah yang Harus Didukung Demi Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian dan Perkembangan Infrastruktur Agar Papua Menjadi Provinsi Yang Maju Dan Setara Dengan Daerah-Daerah Lain di Indonesia.
  3. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Papua Agar Akuntabel dan Transparan Dalam Mengelola Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua Berkelanjutan Khususnya Pendidikan dan Kesehatan Untuk Anak-anak Papua Serta Anak-anak Papua yang Ada Diperantauan.
  4. Mendorong Pemerintah Untuk Segera Mengaudit Program Otonomi Khusus yang Sudah Berjalan Agar Masyarakat Papua Dapat Mengetahui Penggunaan Dananya Apakah Tepat Sasaran atau Tidak Karena Program Otonomi Khusus yang Sudah Berjalan Hanya Dirasakan Oleh Orang-orang Tertentu Saja.
  5. Mendesak Pemerintah Agar Membentuk Lembaga Independen Untuk Pendampingan dan Pengawasan Program Otonomi Khusus Berkelanjutan Agar Penyalurannya Benar-Benar Tepat Sasaran.(Deo)

Berita Terkait

Video Viral Orang Tua Murid di Sumenep Keluhkan Menu MBG Anak Tak Dimakan
Alissa Wahid: 221 Ribu Jamaah Haji Indonesia Bergantung pada Dedikasi Petugas
Kapolres Sumenep Sosialisasikan DIPA 2026, Tekankan Pengelolaan Anggaran Akuntabel
Bupati Bangkalan Temui Massa Aksi HMI, Dengarkan Aspirasi Mahasiswa di Depan Kantor Pemkab
Ketua TP PKK Lumajang Dorong Dunia Modeling Jadi Sarana Promosi Budaya Lokal
Pengajuan Kerja Sama Publikasi Media di Diskominfo Purwakarta Dinilai Rumit dan Berbelit
Sumur Bor Keluarkan Gas Mudah Terbakar di Banyuates Sampang, Polisi Hentikan Pengeboran
Warga Kepulauan Tertahan Akibat Cuaca Ekstrem, Baznas Sumenep Langsung Salurkan Logistik

Berita Terkait

Selasa, 20 Januari 2026 - 10:58 WIB

Alissa Wahid: 221 Ribu Jamaah Haji Indonesia Bergantung pada Dedikasi Petugas

Senin, 19 Januari 2026 - 18:43 WIB

Kapolres Sumenep Sosialisasikan DIPA 2026, Tekankan Pengelolaan Anggaran Akuntabel

Senin, 19 Januari 2026 - 15:49 WIB

Bupati Bangkalan Temui Massa Aksi HMI, Dengarkan Aspirasi Mahasiswa di Depan Kantor Pemkab

Minggu, 18 Januari 2026 - 18:15 WIB

Ketua TP PKK Lumajang Dorong Dunia Modeling Jadi Sarana Promosi Budaya Lokal

Jumat, 16 Januari 2026 - 17:42 WIB

Pengajuan Kerja Sama Publikasi Media di Diskominfo Purwakarta Dinilai Rumit dan Berbelit

Berita Terbaru