Petani Panen Mandiri, Peran BUMDes Saur Saebus dalam Ketahanan Pangan Dipertanyakan

Kamis, 5 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

SUMENEP, detikkota.com – Transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, kini menjadi sorotan warga. Pasalnya, meski disebut mengelola anggaran ratusan juta rupiah, sejumlah petani mengaku tidak pernah menerima bantuan, khususnya untuk program ketahanan pangan.

Penjabat (PJ) Kepala Desa Saur Saebus, Marjuni, hingga berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp Senin (2/2/2026). Padahal, terdapat sejumlah pertanyaan krusial yang diajukan terkait pengelolaan BUMDes.

Beberapa poin yang dipertanyakan antara lain, benarkah BUMDes Desa Saur Saebus mengelola anggaran lebih dari Rp200 juta, serta peruntukan detail dari anggaran tersebut. Selain itu, juga mempertanyakan berapa besar dana yang dialokasikan khusus untuk program ketahanan pangan, serta fokus kegiatan dari program tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak hanya itu, meminta kejelasan mengenai siapa saja penerima manfaat dana ketahanan pangan juga dilontarkan dalam pertanyaan, termasuk jumlah penerima dan besaran bantuan yang disalurkan. Pertanyaan paling mendasar yang hingga kini belum terjawab adalah mengapa sebagian petani mengaku tidak pernah menerima bantuan atau bahkan tidak mengetahui adanya program ketahanan pangan dari BUMDes.

Saat dikonfirmasi terpisah, Camat Sapeken, Hamka, enggan memberikan penjelasan lebih jauh dan hanya mengarahkan agar konfirmasi dilakukan langsung kepada kepala desa.

“Silahkan konfirmasi ke Pak Kadesnya Pak,” singkat Hamka dalam pesan WhatsApp, Kamis (5/2/2026).

Sebelumnya, warga Desa Saur Saebus diketahui berhasil melakukan panen jagung. Namun, panen tersebut disebut dilakukan secara mandiri tanpa dukungan BUMDes. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat ketahanan pangan disebut-sebut sebagai salah satu pos utama penggunaan anggaran BUMDes.

Pengakuan warga yang tidak pernah menerima bantuan memperkuat dugaan adanya ketimpangan antara perencanaan anggaran dan realisasi di lapangan. Minimnya keterbukaan dari pihak desa dan pengelola BUMDes dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik.

Hingga kini, warga berharap ada penjelasan resmi dan terbuka dari pemerintah desa maupun pengelola BUMDes agar pengelolaan dana desa, khususnya yang menyangkut hajat hidup petani, tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Penulis : M/Red

Editor : M/Red

Berita Terkait

Potensi Migas Besar, BEM Sumenep Tagih Transparansi DBH dan Kepastian PI 10 Persen
BEM Sumenep Desak Pemda Benahi Distribusi BBM dan Ketimpangan Pembangunan Daratan-Kepulauan
Demokrasi Desa Berjalan Sukses, Abdul Jalil Unggul dalam Pemilihan Anggota BPD Citalang Dusun 1
Tekan Volume Sampah, Bupati Ipuk Dorong Warga Banyuwangi Olah Sampah Organik Lewat Teba
PDAM Gapura Tirta Rahayu Jelaskan Kronologi Gangguan Distribusi Air di Purwakarta
Enam Warga Terjangkit DBD, Puskesmas Pragaan Siapkan Fogging di Wilayah Rawan
Kapolresta Sumenep Turun Langsung Pimpin Patroli Malam, Sasar 3C dan Balap Liar
Lewat Subuh Keliling, Kapolresta Sumenep Bangun Kedekatan dengan Masyarakat

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:51 WIB

Potensi Migas Besar, BEM Sumenep Tagih Transparansi DBH dan Kepastian PI 10 Persen

Selasa, 17 November 2026 - 15:25 WIB

BEM Sumenep Desak Pemda Benahi Distribusi BBM dan Ketimpangan Pembangunan Daratan-Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 13:07 WIB

Demokrasi Desa Berjalan Sukses, Abdul Jalil Unggul dalam Pemilihan Anggota BPD Citalang Dusun 1

Sabtu, 14 November 2026 - 17:06 WIB

Tekan Volume Sampah, Bupati Ipuk Dorong Warga Banyuwangi Olah Sampah Organik Lewat Teba

Sabtu, 14 November 2026 - 11:31 WIB

PDAM Gapura Tirta Rahayu Jelaskan Kronologi Gangguan Distribusi Air di Purwakarta

Berita Terbaru