SUMENEP, detikkota.com – Butuh waktu hampir tiga bulan bagi Bank BTN Cabang Pembantu Sumenep untuk membalas surat wawancara yang dilayangkan media sejak 19 Februari 2026. Jawaban baru diterima pada Jumat (8/5/2026), di tengah derasnya narasi BTN sebagai “bank rakyat” dan motor pembangunan perumahan nasional.
Lambannya respons tersebut justru memunculkan pertanyaan baru: secepat apa pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat jika menjawab pertanyaan media saja harus menunggu nyaris satu musim?
Dalam jawaban tertulisnya, Kepala Cabang Pembantu BTN Sumenep, Majdi Ali, memaparkan sederet komitmen besar BTN mulai dari pembiayaan rumah subsidi, dukungan terhadap developer lokal, digitalisasi layanan, hingga pembangunan berkelanjutan berbasis ESG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BTN menyebut dirinya bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan mitra strategis pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah layak.
Namun di lapangan, persoalan klasik sektor perumahan masih terdengar nyaring. Harga material terus naik, daya beli masyarakat melemah, sementara akses rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum sepenuhnya mudah dijangkau.
Di satu sisi, BTN mengklaim terus memperluas penyaluran KPR subsidi seperti FLPP dan BP2BT. Di sisi lain, masyarakat kecil masih kerap mengeluhkan panjangnya proses administrasi, syarat berlapis, hingga keterbatasan pilihan rumah subsidi yang layak huni.
“BTN hadir untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan pemerataan pembangunan,” tulis Ali dalam jawaban resminya, Jumat (8/5).
Pernyataan tersebut terdengar ideal. Tetapi publik tentu berharap bukan hanya slogan pembangunan yang terus dipoles, melainkan juga kecepatan pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
BTN juga menegaskan komitmennya terhadap hunian hijau dan pembangunan rendah emisi. Konsep yang terdengar modern itu dinilai positif, meski sebagian masyarakat daerah mungkin masih lebih sibuk memikirkan bagaimana bisa lolos akad rumah pertama dibanding membahas emisi karbon.
Selain sektor perumahan, BTN mengklaim memperluas inklusi keuangan melalui layanan digital seperti mobile banking, internet banking, hingga pembayaran Samsat dan pajak daerah. Transformasi digital disebut menjadi salah satu fokus utama perseroan ke depan.
Meski begitu, tantangan literasi digital dan akses layanan di daerah pelosok masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya selesai.
Dalam program TJSL atau CSR, BTN menyebut fokus pada pendidikan, penghijauan lingkungan, bantuan fasilitas umum, dan pemberdayaan UMKM. Namun masyarakat tentu berharap program sosial itu tidak berhenti sebatas seremoni foto penyerahan bantuan dan spanduk kegiatan.
BTN juga mengakui sejumlah tantangan besar di daerah, mulai dari rendahnya daya beli masyarakat, keterbatasan lahan, kenaikan harga material bangunan, hingga akses layanan perbankan yang belum merata.
Ke depan, BTN mengaku akan memperkuat transformasi digital, memperluas pembiayaan subsidi dan nonsubsidi, serta meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pengembang lokal.
Hanya saja, di tengah jargon transformasi dan percepatan layanan, publik masih menunggu satu hal sederhana: respons yang tidak memakan waktu hampir tiga bulan.
Penulis : M
Editor : Id
