SUMENEP, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program strategis lintas sektor. Langkah tersebut menunjukkan hasil positif, ditandai dengan turunnya persentase penduduk miskin pada 2025.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep mencatat, angka kemiskinan turun menjadi 17,02 persen atau sekitar 188,48 ribu jiwa. Angka ini lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai 17,78 persen atau sekitar 196,42 ribu jiwa.
Pemkab Sumenep mengacu pada tiga strategi nasional dalam mengakselerasi penurunan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Intervensi yang dilakukan tidak hanya menyasar bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi untuk mendorong kemandirian masyarakat.
Salah satu langkah efektif yang diterapkan ialah kebijakan alokasi 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Melalui BUMDes, desa-desa mengembangkan usaha pertanian, peternakan, dan sektor produktif lainnya sehingga mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus membuka lapangan kerja.
Bappeda Sumenep juga menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai pedoman seluruh perangkat daerah. Dokumen tersebut menggunakan pendekatan multidimensi dengan mencakup aspek pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga layanan dasar lainnya.
Di sisi lain, Pemkab Sumenep tengah mengembangkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan intervensi program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran dan mudah dipantau.
Tiga strategi utama yang diperkuat Pemkab Sumenep meliputi:
1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat
Program yang dijalankan antara lain bantuan sosial, jaminan kesehatan melalui UHC dan BPJS, intervensi gizi bagi balita stunting, perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi berbasis masyarakat, penyediaan air bersih, serta subsidi transportasi untuk wilayah kepulauan.
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Upaya ini dilakukan melalui pengembangan pertanian dan perikanan, pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha, pelaksanaan job fair, program padat karya, serta fasilitasi akses permodalan seperti KUR untuk berbagai sektor usaha.
3. Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
Pemkab memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal, termasuk optimalisasi Dana Desa untuk usaha produktif, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan.
Dengan sinergi tersebut, angka kemiskinan di Sumenep menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pemkab Sumenep memastikan akan terus memperkuat program dan kebijakan yang berjalan melalui inovasi, pembaruan data, dan kolaborasi bersama desa dan masyarakat.
Pemerintah daerah optimistis langkah strategis ini mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
Penulis : Red
Editor : Red
