Mayoritas Proyek Belum Masuk LPSE, Komisi III Khawatir Realisasinya  Molor

Rabu, 2 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Dulsiam.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Dulsiam.

SUMENEP, detikkota.com – Memasuki triwulan ketiga tahun 2023, tidak semua program fisik Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur masuk lelang di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Dari 130 paket proyek, hanya 60 proyek masuk lelang tahun ini. Sedangkan sisanya, sekitar 70 paket proyek belum masuk lelang. Dikhawatirkan, proyek yang sudah terprogram tahun ini tidak bisa terlaksana tahun ini.

Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep, Mustangin mengatakan, pada dasarnya semua proyek harus rampung menjelang perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini. Sebab, apabila tidak segera terploting maka berpotensi ditolak karena ketentuan waktu lelang akhir tahun terbatas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sebenarnya pengajuan paket proyek ini tanggung jawab dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Termasuk, kapan harus masuk lelang dan kapan pengerjaannya. Tapi, kalau tidak segera mengajukan lelang cukup berpotensi proyek tidak bisa dikerjakan tahun ini. Terutama, paket proyek dengan nominal besar,” jelas Mustangin, Selasa (1/8/2023).

Menurutnya, apabila berkaca pada tahun sebelumnya, menjelang pembahasan PAK sudah ada ratusan paket proyek masuk lelang. Berbeda dengan tahun ini, justru mayoritas paket proyek belum masuk ke LPSE. Sedangkan 60 paket proyek yang sudah masuk lelang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dan beberapa OPD lainnya.

“Seharusnya bulan Maret hingga Juli setiap OPD sudah merampungkan pengajuan paket proyek yang harus lelang. Akibat molornya pengajuan paket proyek tahun ini cukup berpotensi pekerjaan tidak selesai sesuai dengan target. Terutama, paket proyek pembangunan gedung dan jalan,” tuturnya.

Sementara Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Dulsiam memprediksi, mayoritas paket proyek tahun ini realisasinya molor atau tidak sesuai dengan target penyelesaian pekerjaan. Seharusnya, akhir bulan Juli sudah banyak paket proyek masuk lelang di LPSE.

“Paling lambat saat ini sudah rampung, utamanya semua proyek dengan pagu di atas Rp 200 juta. Faktanya, saat ini masih sedikit, ini tentu menjadi evaluasi kami,” tandasnya.

Berita Terkait

Kadis PUTR Sumenep Tekankan Pentingnya RTRW dalam Pembangunan Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi Sumenep Naik, Pemkab Raih Predikat A-
Semangat Hardiknas dan Harkitnas 2026, Wabup Sumenep Tekankan SDM Unggul dan Kemandirian Desa
Presiden Prabowo Optimistis Koperasi Merah Putih Dorong Ekonomi Desa
Pemkab Sumenep Perketat Pengawasan Program BSPS 2026
Sekda Sumenep Minta KORPRI Adaptif dan Inovatif Hadapi Tantangan Birokrasi Digital
Wabup Sumenep Tekankan Muskab KORPRI Jadi Momentum Perkuat Profesionalisme ASN
Disnaker Kabupaten Probolinggo Gelar Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian untuk Generasi Muda

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 11:45 WIB

Kadis PUTR Sumenep Tekankan Pentingnya RTRW dalam Pembangunan Daerah

Jumat, 22 Mei 2026 - 14:33 WIB

Indeks Reformasi Birokrasi Sumenep Naik, Pemkab Raih Predikat A-

Rabu, 20 Mei 2026 - 16:04 WIB

Semangat Hardiknas dan Harkitnas 2026, Wabup Sumenep Tekankan SDM Unggul dan Kemandirian Desa

Sabtu, 16 Mei 2026 - 15:18 WIB

Presiden Prabowo Optimistis Koperasi Merah Putih Dorong Ekonomi Desa

Sabtu, 16 Mei 2026 - 15:17 WIB

Pemkab Sumenep Perketat Pengawasan Program BSPS 2026

Berita Terbaru