Mayoritas Proyek Belum Masuk LPSE, Komisi III Khawatir Realisasinya  Molor

Rabu, 2 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Dulsiam.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Dulsiam.

SUMENEP, detikkota.com – Memasuki triwulan ketiga tahun 2023, tidak semua program fisik Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur masuk lelang di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Dari 130 paket proyek, hanya 60 proyek masuk lelang tahun ini. Sedangkan sisanya, sekitar 70 paket proyek belum masuk lelang. Dikhawatirkan, proyek yang sudah terprogram tahun ini tidak bisa terlaksana tahun ini.

Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep, Mustangin mengatakan, pada dasarnya semua proyek harus rampung menjelang perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini. Sebab, apabila tidak segera terploting maka berpotensi ditolak karena ketentuan waktu lelang akhir tahun terbatas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sebenarnya pengajuan paket proyek ini tanggung jawab dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Termasuk, kapan harus masuk lelang dan kapan pengerjaannya. Tapi, kalau tidak segera mengajukan lelang cukup berpotensi proyek tidak bisa dikerjakan tahun ini. Terutama, paket proyek dengan nominal besar,” jelas Mustangin, Selasa (1/8/2023).

Menurutnya, apabila berkaca pada tahun sebelumnya, menjelang pembahasan PAK sudah ada ratusan paket proyek masuk lelang. Berbeda dengan tahun ini, justru mayoritas paket proyek belum masuk ke LPSE. Sedangkan 60 paket proyek yang sudah masuk lelang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dan beberapa OPD lainnya.

“Seharusnya bulan Maret hingga Juli setiap OPD sudah merampungkan pengajuan paket proyek yang harus lelang. Akibat molornya pengajuan paket proyek tahun ini cukup berpotensi pekerjaan tidak selesai sesuai dengan target. Terutama, paket proyek pembangunan gedung dan jalan,” tuturnya.

Sementara Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Dulsiam memprediksi, mayoritas paket proyek tahun ini realisasinya molor atau tidak sesuai dengan target penyelesaian pekerjaan. Seharusnya, akhir bulan Juli sudah banyak paket proyek masuk lelang di LPSE.

“Paling lambat saat ini sudah rampung, utamanya semua proyek dengan pagu di atas Rp 200 juta. Faktanya, saat ini masih sedikit, ini tentu menjadi evaluasi kami,” tandasnya.

Berita Terkait

Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya
SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87
Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas
Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani
Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI
Kapasitas Fiskal Rendah Jadi Tantangan Utama Penyusunan RKPD Lumajang 2027
Pimpin Apel Perdana 2026, Wali Kota Probolinggo Tekankan Penguatan Kinerja ASN
Tantangan 2026, Wabup Sumenep Tekankan Budaya Kerja Modern ASN

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:07 WIB

Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:06 WIB

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:21 WIB

Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:34 WIB

Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:24 WIB

Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB