Wali Kota Malang Teken Perjanjian Pemanfaatan Aset Daerah untuk Sekolah Rakyat

Jumat, 11 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Malang dan Mensos RI saat penandatanganan perjanjian di Gedung Aneka Bhakti Kemensos.

Wali Kota Malang dan Mensos RI saat penandatanganan perjanjian di Gedung Aneka Bhakti Kemensos.

JAKARTA, detikkota.com – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung perluasan akses pendidikan bagi warga kurang mampu dengan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (BMD) bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Kamis (10/7/2025).

Melalui perjanjian tersebut, Pemerintah Kota Malang menyerahkan aset berupa lahan seluas 1.027 meter persegi dan bangunan 2.293 meter persegi yang berlokasi di Jalan Raya Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, untuk digunakan sebagai fasilitas Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dan keterampilan yang aplikatif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Kota Malang berkomitmen agar tak satu pun anak tertinggal dari sistem pendidikan, tanpa memandang latar belakang ekonomi,” ujar Wahyu Hidayat usai penandatanganan.

Ia menegaskan bahwa peminjaman aset ini bukan hanya soal penyediaan ruang fisik, tetapi juga bentuk nyata perhatian Pemkot Malang terhadap masa depan generasi muda, serta dukungan penuh terhadap program yang diinisiasi Presiden Prabowo melalui Kemensos.

Langkah tersebut sekaligus mendukung salah satu program Dasa Bakti Unggulan dalam mewujudkan Kota Malang yang Mbois dan Berkelas.

Wali Kota Wahyu juga menargetkan Sekolah Rakyat di Kota Malang dapat mulai berjalan pada 14 Juli 2025. Ia menyatakan bahwa seluruh aspek pendukung, mulai dari fasilitas, tenaga pengajar, kepala sekolah hingga peserta didik, telah siap sepenuhnya.

“Kesiapan ini mendapat apresiasi dari Pak Mensos. Maka dari itu, kami akan terus mengawal implementasinya agar berjalan lancar dan sukses,” pungkas Wahyu.

Berita Terkait

Menhub Dudy Pimpin Rakor Kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi
Presiden Prabowo Terima Laporan Mendikdasmen soal Dampak Banjir pada Pendidikan
Sehari Jelang Acara, Pemkab Sampang Batalkan Izin Pendopo untuk Milad Muhammadiyah
Bupati Ipuk Jajaki Kerja Sama dengan InJourney untuk Perkuat Ekosistem Pariwisata Banyuwangi
Dubes Rusia Jajaki Kerja Sama Pariwisata hingga Maritim di Banyuwangi
Pemkab Lumajang dan Bea Cukai Probolinggo Musnahkan Rokok Ilegal di Stadion Semeru
HAKORDIA 2025: Polres Sumenep Dinobatkan sebagai Resor Terbaik Tangani Tipikor
Kota Probolinggo Gelar Peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Festival Kelurahan Inklusif 2025

Berita Terkait

Rabu, 17 Desember 2025 - 13:09 WIB

Menhub Dudy Pimpin Rakor Kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

Selasa, 16 Desember 2025 - 08:57 WIB

Presiden Prabowo Terima Laporan Mendikdasmen soal Dampak Banjir pada Pendidikan

Selasa, 16 Desember 2025 - 08:29 WIB

Sehari Jelang Acara, Pemkab Sampang Batalkan Izin Pendopo untuk Milad Muhammadiyah

Sabtu, 13 Desember 2025 - 10:09 WIB

Bupati Ipuk Jajaki Kerja Sama dengan InJourney untuk Perkuat Ekosistem Pariwisata Banyuwangi

Kamis, 11 Desember 2025 - 21:38 WIB

Dubes Rusia Jajaki Kerja Sama Pariwisata hingga Maritim di Banyuwangi

Berita Terbaru

Forum Penetapan Daftar Satu Data Kabupaten Sumenep 2026 yang digelar Diskominfo Sumenep di Aula Kantor Diskominfo, Rabu (17/12/2025).

Pemerintahan

Diskominfo Sumenep Tetapkan Daftar Satu Data Kabupaten Tahun 2026

Rabu, 17 Des 2025 - 12:44 WIB