Distribusi Pupuk Subsidi di Sapeken Terhambat, Petani Kepulauan Harus Bayar Ongkos Ganda

Rabu, 13 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Polemik distribusi pupuk bersubsidi di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan. Petani di Kecamatan Sapeken mengeluhkan jalur penyaluran yang panjang, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran, sehingga menambah beban biaya bagi mereka.

Tokoh muda asal Desa Saur Saebus, Inyoman Sudirman, mengungkapkan bahwa pada penyaluran tahun lalu, jatah pupuk untuk desanya hanya dikirim hingga Desa Sabuntan. Untuk mendapatkannya, petani harus menyeberangi laut dan menyewa perahu, meski biaya distribusi sudah tercantum dalam anggaran pemerintah kabupaten.

“Kalau memang ada anggaran kirim dari kabupaten, kenapa pupuk tidak langsung sampai ke pulau kami?” tegas Sudirman, Rabu (13/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, hambatan distribusi ini membuat petani harus mengeluarkan ongkos ganda — biaya transportasi dari desa ke lokasi penebusan pupuk, ditambah ongkos laut yang nilainya bisa mencapai ratusan ribu rupiah per perjalanan. Kondisi ini dinilai merugikan, mengingat pupuk subsidi merupakan bantuan negara yang seharusnya memudahkan petani.

Sudirman memetakan empat persoalan utama yang menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi di kepulauan tidak berjalan efektif:

1. Data RDKK Tidak Akurat – Banyak petani tidak tercatat sebagai penerima, sementara pihak yang bukan petani justru terdaftar.

2. Lemahnya Pengawasan – Minimnya kontrol di lapangan membuat pupuk rentan diselewengkan.

3. Penyimpangan oleh Oknum – Ada praktik ilegal menjual pupuk subsidi di luar ketentuan.

4. Kurangnya Edukasi Petani – Minimnya sosialisasi membuat petani tidak memahami mekanisme penyaluran dan hak mereka.

Ia menegaskan, persoalan ini tidak hanya berdampak pada produktivitas lahan, tetapi juga pada keberlangsungan ketahanan pangan di daerah. “Pupuk adalah urat nadi pertanian. Jika akses petani terhadap pupuk terputus, produksi akan menurun, lahan menjadi tidak tergarap, dan kesejahteraan petani semakin tertinggal,” ujarnya.

Masyarakat setempat berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi sistem distribusi, memastikan penyaluran tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat lokasi, termasuk ke pulau-pulau kecil seperti Saur Saebus.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep terkait keluhan warga Sapeken tersebut.

Berita Terkait

32 Tim Meriahkan Kejuaraan Drumband Kabupaten Banyuwangi 2026
Bangkalan Surplus Beras, Bupati Pastikan Ketahanan Pangan Aman hingga 13 Bulan
Aktivitas Galian C di Sekitar Asta Tinggi Sumenep Disorot Paguyuban Potra Potre Budaya Madura
Pemkot Surabaya Gelar Perayaan Natal Kota di Balai Kota
PMII UNIBA Madura Tolak Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Ancam Kedaulatan Rakyat
Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani
Launching Panen Perdana Kolam Ikan BAPEKSI di Wanayasa, Diresmikan Ketua Umum DPP TB Hasanuddin
Pemkot Surabaya Tingkatkan Kewaspadaan Kesehatan, Waspadai Isu Super Flu

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 18:11 WIB

32 Tim Meriahkan Kejuaraan Drumband Kabupaten Banyuwangi 2026

Kamis, 8 Januari 2026 - 14:02 WIB

Aktivitas Galian C di Sekitar Asta Tinggi Sumenep Disorot Paguyuban Potra Potre Budaya Madura

Kamis, 8 Januari 2026 - 13:17 WIB

Pemkot Surabaya Gelar Perayaan Natal Kota di Balai Kota

Kamis, 8 Januari 2026 - 11:15 WIB

PMII UNIBA Madura Tolak Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Ancam Kedaulatan Rakyat

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:34 WIB

Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB