Anggaran Rp228 Miliar DPUTR Purwakarta, Pengamat Ingatkan Risiko Utang Terselubung

Senin, 25 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PURWAKARTA, detikkota.com – Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 mencapai Rp228 miliar. Dana besar ini diharapkan menjadi motor pembangunan infrastruktur daerah, namun pengamat kebijakan publik menilai ada potensi risiko jika tidak dikelola dengan baik.

Pengamat kebijakan publik Purwakarta, Agus M. Yasin, menyebut DPUTR sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan anggaran terbesar dan peran vital, mulai dari pembangunan serta pemeliharaan jalan, jembatan, hingga penataan ruang kota. Menurutnya, kinerja DPUTR selalu mendapat sorotan publik, terutama terkait efektivitas penyerapan anggaran.

“Penyerapan anggaran yang tinggi tidak otomatis menjamin kualitas pekerjaan. Ada risiko proyek hanya dikerjakan untuk menghabiskan anggaran, atau sebaliknya penyerapan rendah karena perencanaan yang tidak matang,” kata Agus.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menyoroti potensi praktik “ijon proyek”, pengaturan tender tidak transparan, dan dugaan malpraktik di lapangan. Jika target pendapatan daerah dari PAD, DBH, DAU, maupun DAK tidak tercapai, kontrak proyek yang terlanjur berjalan bisa berubah menjadi utang terselubung pemerintah daerah kepada pihak ketiga.

“Kondisi ini bisa menimbulkan kekosongan kas dan berujung pada defisit fiskal,” jelas Agus.

Agus menegaskan pentingnya transparansi dalam pengalokasian dana DPUTR, baik untuk proyek strategis maupun kegiatan rutin seperti pemeliharaan jalan. DPRD bersama masyarakat juga diminta untuk aktif mengawal proses penyerapan anggaran agar penggunaannya efektif dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.

Pemerintah daerah diharapkan memperkuat mekanisme pengawasan supaya anggaran besar tersebut benar-benar menjadi instrumen pembangunan, bukan menimbulkan beban fiskal.

“Harapan publik, anggaran ini bisa tercatat sebagai prestasi DPUTR dalam membangun Purwakarta, bukan meninggalkan warisan utang,” pungkasnya.

Berita Terkait

Potensi Migas Besar, BEM Sumenep Tagih Transparansi DBH dan Kepastian PI 10 Persen
BEM Sumenep Desak Pemda Benahi Distribusi BBM dan Ketimpangan Pembangunan Daratan-Kepulauan
Demokrasi Desa Berjalan Sukses, Abdul Jalil Unggul dalam Pemilihan Anggota BPD Citalang Dusun 1
Tekan Volume Sampah, Bupati Ipuk Dorong Warga Banyuwangi Olah Sampah Organik Lewat Teba
PDAM Gapura Tirta Rahayu Jelaskan Kronologi Gangguan Distribusi Air di Purwakarta
Enam Warga Terjangkit DBD, Puskesmas Pragaan Siapkan Fogging di Wilayah Rawan
Kapolresta Sumenep Turun Langsung Pimpin Patroli Malam, Sasar 3C dan Balap Liar
Lewat Subuh Keliling, Kapolresta Sumenep Bangun Kedekatan dengan Masyarakat

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:51 WIB

Potensi Migas Besar, BEM Sumenep Tagih Transparansi DBH dan Kepastian PI 10 Persen

Selasa, 17 November 2026 - 15:25 WIB

BEM Sumenep Desak Pemda Benahi Distribusi BBM dan Ketimpangan Pembangunan Daratan-Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 13:07 WIB

Demokrasi Desa Berjalan Sukses, Abdul Jalil Unggul dalam Pemilihan Anggota BPD Citalang Dusun 1

Sabtu, 14 November 2026 - 17:06 WIB

Tekan Volume Sampah, Bupati Ipuk Dorong Warga Banyuwangi Olah Sampah Organik Lewat Teba

Sabtu, 14 November 2026 - 11:31 WIB

PDAM Gapura Tirta Rahayu Jelaskan Kronologi Gangguan Distribusi Air di Purwakarta

Berita Terbaru