Skandal Kebijakan Batik Sumenep? Mahasiswa Bongkar Dugaan Permainan di Diskop

Rabu, 11 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gempar saat menggelar aksi protes di depan Kantor Diskop UKM Perindag Sumenep, Selasa (10/2/2026).

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gempar saat menggelar aksi protes di depan Kantor Diskop UKM Perindag Sumenep, Selasa (10/2/2026).

SUMENEP, detikkota.com – Gelombang protes mahasiswa mengguncang Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Sumenep, Selasa (10/2/2026). Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempar) mengepung kantor dinas dan menuntut transparansi kebijakan batik yang dinilai penuh kejanggalan.

Aksi berlangsung tegang. Koordinator Gempar, Moh Asmuni, dalam orasinya menuding kebijakan dan pola sosialisasi yang dilakukan dinas tidak berpihak pada perajin batik lokal sebagai produsen utama. Ia bahkan menyebut kebijakan tersebut berpotensi mencoreng nama baik Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.

Mahasiswa menyoroti kegiatan sosialisasi UMKM yang diklaim telah tuntas, namun dinilai tidak memberikan kejelasan manfaat bagi perajin batik Sumenep. Padahal, batik selama ini menjadi identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sosialisasi UMKM yang dikatakan selesai namun faktanya tidak pernah menemukan ujung. Ini bukan sekadar kelalaian, ini manipulasi arah kebijakan,” tegas Asmuni.

Selain itu, Gempar mengkritisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 67 Tahun 2025 yang dinilai berpotensi mengaburkan identitas batik Sumenep. Mereka mempertanyakan adanya dugaan pergeseran makna batik lokal dengan tekstil umum yang disebut-sebut dipromosikan sebagai representasi budaya daerah.

Mahasiswa juga menduga kebijakan tersebut tidak lepas dari kepentingan ekonomi tertentu. Mereka mengklaim menemukan indikasi keterlibatan pihak luar dalam rantai distribusi, yang disebut merugikan perajin lokal.

Isu transparansi menjadi tuntutan utama. Saat meminta daftar pelaku usaha yang diundang dalam sosialisasi, mahasiswa mengaku diarahkan untuk menempuh prosedur administratif formal. Hal itu dinilai sebagai bentuk birokrasi yang tidak terbuka.

Gempar mendesak audit terbuka terhadap program batik, publikasi data penerima manfaat, serta penjelasan resmi terkait dugaan promosi produk di luar produksi perajin Sumenep.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Diskop UKM Perindag Sumenep, Romli, membantah adanya penyimpangan. Ia menyatakan sosialisasi telah dilakukan sesuai prosedur dan melibatkan perwakilan UMKM.

“Kami sudah sesuai prosedur melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan perwakilan UMKM. Soal data peserta, sudah ada di masing-masing bidang,” ujarnya.

Meski demikian, mahasiswa menyatakan belum puas dengan klarifikasi tersebut. Mereka memberikan ultimatum akan menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar apabila tuntutan transparansi dan audit tidak segera dipenuhi.

Penulis : M/Red

Editor : M/Red

Berita Terkait

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan
Polresta Sumenep Amankan 13 Motor Diduga Hasil Kejahatan, Kapolresta: Belum Ada Tersangka
Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar
Pasien BPJS Tak Kunjung Dirujuk, Kapus Legung Akui Khawatir Dokter Ngambek
Kualitas Rehabilitasi RTH Purwakarta Dipertanyakan, Proyek Rp194 Juta Disorot Ketua MIOi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:33 WIB

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Selasa, 17 November 2026 - 15:14 WIB

Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan

Selasa, 17 November 2026 - 15:02 WIB

Polresta Sumenep Amankan 13 Motor Diduga Hasil Kejahatan, Kapolresta: Belum Ada Tersangka

Selasa, 17 November 2026 - 13:13 WIB

Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Berita Terbaru