BANYUWANGI, detikkota.com – Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Banyuwangi resmi dituntaskan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) TORA seluas 160,735 hektare yang mencakup 26 desa/kelurahan di 12 kecamatan.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni didampingi Bupati Ipuk Fiestiandani kepada warga di Balai Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Sabtu (21/2/2026).
Kawasan yang dilepaskan merupakan hutan produksi tetap dengan rincian 116,7 hektare untuk pemukiman, 5,87 hektare untuk fasilitas umum, 22,33 hektare untuk fasilitas sosial, serta 15,85 hektare untuk fasilitas Puslatpurmar. Wilayah tersebut tersebar di 26 desa/kelurahan, di antaranya Desa Temurejo, Bangsring, Wongsorejo, Kalipuro, hingga Pesanggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat Banyuwangi.
“Alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah pusat, terima kasih Bapak Menteri atas dukungannya kepada masyarakat Banyuwangi. Dengan SK ini memberikan kepastian hukum atas lahan yang masyarakat tempati dan kerjakan,” ujar Ipuk.
Ia berpesan agar masyarakat memanfaatkan legalitas tersebut secara optimal.
“Saya berpesan kepada masyarakat, setelah menerima SK ini, agar benar-benar memahami dan memanfaatkan peluang ini dengan serius. Pemerintah telah memberikan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan kesejahteraan,” tambahnya.
Selain SK TORA, Kementerian Kehutanan juga menyerahkan SK Hutan Kemasyarakatan (HKm) Transformasi kepada dua kelompok masyarakat, yakni KTH Kemuning Asri Desa Gombesari, Kecamatan Kalipuro dan Kelompok Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo.
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa SK HKm Transformasi tersebut mengubah status warga dari mitra Perum Perhutani menjadi pemegang izin Perhutanan Sosial mandiri.
“Bulan Juli lalu saya sudah ke sini (Banyuwangi). Hari ini saya kembali untuk menuntaskan janji saya kepada masyarakat Desa Temurejo yang belum menerima SK TORA dan SK HKm,” kata Raja Juli.
Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial.
“Kementerian Kehutanan terus mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial. Kami ingin memastikan hutan tetap terjaga, sementara masyarakat yang hidup di sekitarnya semakin kuat secara ekonomi,” ujarnya.
Menurut Raja Juli, penyerahan SK ini merupakan bagian dari penyelesaian proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (PPTPKH) yang telah melalui beberapa tahapan.
“Tahapan ini dimulai dari terbitnya SK Biru tahun 2023, kemudian SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan tahun 2025, dan hari ini dituntaskan dengan SK tahun 2026,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyerahan SK TORA menjadi solusi atas persoalan masyarakat yang telah lama bermukim dan mengelola kawasan hutan secara turun-temurun.
“Dengan kepastian hukum ini, masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” tutur Raja Juli.
Salah satu penerima SK TORA, Sunoko, mengaku bersyukur atas dokumen yang telah lama dinantikan keluarganya.
“Saya ini sudah generasi ketiga. Sejak zaman mbah buyut sampai kami sekarang, surat ini yang selalu diharapkan. Terima kasih Pak Menteri,” ujarnya.
Sebagai ungkapan rasa syukur, ribuan warga Desa Temurejo menggelar kenduri dengan hidangan ingkung dan berbuka puasa bersama Menteri Kehutanan, Bupati Banyuwangi, serta jajaran Kementerian Kehutanan.
Penulis : Bi
Editor : Bi
