Isu Gaji Minimum dan BPJS di SPBU Wanyasa Terjawab, Pengawas Tegaskan Sudah Sesuai Aturan

Senin, 2 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PURWAKARTA, detikkota.com – Isu mengenai dugaan tidak terpenuhinya gaji minimum (basic salary) serta kepesertaan BPJS bagi pegawai di SPBU wilayah Wanyasa, tepatnya pom milik Darussalam, Kecamatan Wanyasa, akhirnya terjawab. Senin (2/3/2026).

Pihak pengawas SPBU memastikan bahwa seluruh hak karyawan telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawas SPBU, Mugeni dan Sanusi, saat dikonfirmasi di sela – sela kesibukanya memberikan layanan kepada masyarakat menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan seluruh standar operasional prosedur (SOP) serta mengikuti aturan pemerintah pusat maupun daerah, termasuk ketentuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Semua sudah ada dan lengkap. Dari dulu juga sudah berjalan. Jadi kalau ada rumor di luar sana yang mengatakan SPBU kami, Darussalam, tidak memenuhi hak karyawan, itu tidak benar,” jelas Mugeni.

Ia juga menambahkan bahwa terkait gaji pegawai telah disesuaikan dengan standar ketenagakerjaan yang berlaku, serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan sudah didaftarkan sebagaimana mestinya.

Menurut pihak pengawas, manajemen SPBU Darussalam selalu berupaya mematuhi regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, baik dalam aspek operasional, keselamatan kerja, maupun kesejahteraan sumber daya manusia.

Sanusi menegaskan, apabila ada pihak yang meragukan, dipersilakan untuk melakukan pengecekan langsung sesuai mekanisme yang berlaku.

“Silakan apabila memang ada yang ingin memastikan, kami terbuka. Sejauh ini kami sudah mengikuti aturan pemerintah pusat dan daerah sesuai SOP yang berlaku,” ujarnya.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, pihak SPBU berharap tidak ada lagi informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang beredar di masyarakat.

Manajemen meminta agar setiap pemberitaan dapat dilakukan secara berimbang dan berdasarkan konfirmasi langsung kepada pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.

Penulis : Yan

Editor : Yan

Berita Terkait

Potensi Migas Besar, BEM Sumenep Tagih Transparansi DBH dan Kepastian PI 10 Persen
BEM Sumenep Desak Pemda Benahi Distribusi BBM dan Ketimpangan Pembangunan Daratan-Kepulauan
Demokrasi Desa Berjalan Sukses, Abdul Jalil Unggul dalam Pemilihan Anggota BPD Citalang Dusun 1
Tekan Volume Sampah, Bupati Ipuk Dorong Warga Banyuwangi Olah Sampah Organik Lewat Teba
PDAM Gapura Tirta Rahayu Jelaskan Kronologi Gangguan Distribusi Air di Purwakarta
Enam Warga Terjangkit DBD, Puskesmas Pragaan Siapkan Fogging di Wilayah Rawan
Kapolresta Sumenep Turun Langsung Pimpin Patroli Malam, Sasar 3C dan Balap Liar
Lewat Subuh Keliling, Kapolresta Sumenep Bangun Kedekatan dengan Masyarakat

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:51 WIB

Potensi Migas Besar, BEM Sumenep Tagih Transparansi DBH dan Kepastian PI 10 Persen

Selasa, 17 November 2026 - 15:25 WIB

BEM Sumenep Desak Pemda Benahi Distribusi BBM dan Ketimpangan Pembangunan Daratan-Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 13:07 WIB

Demokrasi Desa Berjalan Sukses, Abdul Jalil Unggul dalam Pemilihan Anggota BPD Citalang Dusun 1

Sabtu, 14 November 2026 - 17:06 WIB

Tekan Volume Sampah, Bupati Ipuk Dorong Warga Banyuwangi Olah Sampah Organik Lewat Teba

Sabtu, 14 November 2026 - 11:31 WIB

PDAM Gapura Tirta Rahayu Jelaskan Kronologi Gangguan Distribusi Air di Purwakarta

Berita Terbaru