PROBOLINGGO, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) memperketat pengawasan pelaksanaan program MBG dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Senin (16/3/2026).
Kegiatan monitoring dilakukan di SPPG Pondokkelor 2 Kecamatan Paiton serta SPPG Besuk Kidul Kecamatan Besuk. Tim Satgas MBG dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Bappelitbangda Juwono P. Utomo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hary Tjahjono, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, DPUPR dan camat setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam monitoring tersebut, tim meninjau sejumlah fasilitas pendukung operasional SPPG, mulai dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dapur produksi, tempat pencucian peralatan, area pengemasan hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP).
Sjaiful Efendi mengatakan kegiatan monev ini dilakukan untuk memastikan tata kelola program MBG berjalan sesuai standar sekaligus mengantisipasi potensi permasalahan di lapangan.
“Monitoring ini bertujuan memastikan pengelolaan program MBG berjalan dengan baik serta meminimalisir kemungkinan kejadian di lapangan seperti keracunan makanan, temuan ulat pada makanan maupun penolakan dari masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Probolinggo juga membentuk satuan tugas hingga tingkat kecamatan guna meningkatkan kontrol terhadap pelaksanaan program MBG.
Dari hasil monitoring sementara, pelaksanaan program MBG secara umum dinilai berjalan cukup baik. Namun tim masih menemukan sejumlah catatan yang perlu segera diperbaiki, terutama terkait kapasitas instalasi pengolahan air limbah.
Menurut Sjaiful, kapasitas IPAL di salah satu SPPG baru mencapai sekitar 12 ribu liter, sementara standar minimal yang dibutuhkan mencapai 19 ribu liter sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas.
Selain itu, tim juga menemukan belum adanya portal pengaduan masyarakat serta belum tersedianya SOP penanganan jika terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan makanan.
“Hasil monitoring ini akan kami laporkan secara berjenjang kepada Satgas Provinsi Jawa Timur serta Badan Gizi Nasional sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.
Ia menegaskan apabila perbaikan terhadap catatan tersebut tidak segera dilakukan dalam batas waktu yang diberikan, pemerintah daerah akan merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG yang bersangkutan.
Sementara itu, Kepala SPPG Pondokkelor 2 Fathor Rohman menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim Satgas MBG yang memberikan arahan dan masukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan layanan.
Setelah melakukan monitoring di SPPG Pondokkelor 2, tim melanjutkan kegiatan serupa ke SPPG Besuk Kidul Kecamatan Besuk. Di lokasi ini tim menemukan bahwa instalasi pengolahan air limbah belum terbangun sehingga direkomendasikan untuk segera dibangun agar memenuhi standar yang ditetapkan.
Penulis : Sya
Editor : Id
