JAKARTA, detikkota.com – Pemerintah tengah mengkaji penerapan kebijakan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari langkah efisiensi, termasuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum final. Pemerintah menegaskan kebijakan ini tidak akan diterapkan secara menyeluruh di semua sektor.
Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa sejumlah sektor berpotensi dikecualikan dari kebijakan WFH, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” ujarnya.
Selain sektor pelayanan, industri dan perdagangan juga dinilai sulit menerapkan skema kerja jarak jauh karena membutuhkan kehadiran fisik pekerja dalam operasional sehari-hari.
Pemerintah menyebut, kebijakan ini sedang dimatangkan dan akan diumumkan secara resmi setelah seluruh aspek teknis selesai dibahas. Skema yang dikaji mencakup kemungkinan penerapan WFH minimal satu hari dalam satu minggu kerja.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan karena adanya gangguan pasokan energi, melainkan sebagai momentum untuk meningkatkan efisiensi dan evaluasi sistem kerja ke depan.
Rencananya, kebijakan WFH ini akan menyasar aparatur sipil negara (ASN) dan diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta dengan penyesuaian masing-masing.
Penulis : M
Editor : M/Red
