SUMENEP, detikkota.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sumenep menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Kamis (7/5/2026), menuntut revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pengusahaan tembakau yang dinilai tidak berpihak kepada petani dan buruh tembakau.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti Perda Nomor 6 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 yang dianggap belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap petani tembakau di Kabupaten Sumenep.
Ketua PC PMII Sumenep, Khoirus Soleh atau yang akrab disapa Eros, menyebut regulasi yang ada saat ini masih lemah dalam menjamin kesejahteraan petani maupun buruh tembakau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menuntut agar pertembakauan di Kabupaten Sumenep benar-benar dipikirkan mulai dari budidaya hingga industri hasil tembakau. Ini merupakan ikhtiar untuk mengangkat martabat petani dan buruh tembakau,” ujar Eros saat menyampaikan orasi.
Menurutnya, regulasi yang berlaku saat ini lebih banyak mengatur aspek administrasi dan tata niaga, namun belum menyentuh persoalan mendasar seperti subsidi pupuk, perlindungan harga, jaminan pembelian hasil panen, hingga kesejahteraan buruh tembakau.
PMII juga menyoroti praktik tata niaga tembakau yang masih didominasi tengkulak. Bahkan, mereka menyebut ada petani yang belum menerima pembayaran hasil penjualan tembakau sejak satu tahun terakhir.
Selain itu, kondisi buruh tembakau juga menjadi perhatian karena upah yang diterima dinilai masih jauh dari layak, berkisar Rp700 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
Dalam tuntutannya, PMII meminta Pemkab Sumenep segera merevisi perda tembakau yang dinilai sudah tidak relevan. Mereka juga mendesak agar pemerintah daerah membentuk forum musyawarah terbuka yang melibatkan akademisi, aktivis, tokoh agama, dan petani tembakau dalam waktu 2×24 jam.
PMII turut meminta agar penyusunan naskah akademik perda dilakukan oleh perguruan tinggi lokal bersama aktivis di Sumenep.
Selain itu, massa aksi menuntut penguatan pengawasan industri tembakau dan pemberantasan mafia tembakau di lingkungan Kabupaten Sumenep.
Dalam usulan revisi perda, PMII meminta agar regulasi baru memuat perlindungan kesejahteraan petani, penguatan sanksi hukum, penghapusan mekanisme sumbangan pihak ketiga dalam Pasal 17, pengaturan aspek lingkungan dan kesehatan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perlindungan upah buruh, hingga penggunaan alat dalam proses grading tembakau.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, yang menemui massa aksi menyatakan pemerintah daerah siap menerima aspirasi mahasiswa.
“Kami berkomitmen menerima aspirasi teman-teman mahasiswa dan berupaya memasukkan revisi perda pertembakauan untuk dianggarkan dalam anggaran perubahan,” kata Agus di hadapan massa aksi.
Penulis : M
Editor : Id
