PT Pupuk Indonesia Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Sumenep Aman, Distribusi ke Kepulauan Terkendala Cuaca

Selasa, 14 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Area Executive (AE) PT Pupuk Indonesia untuk Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, Sigit Cahyono.

Area Executive (AE) PT Pupuk Indonesia untuk Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, Sigit Cahyono.

SUMENEP, detikkota.com – PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumenep, termasuk wilayah Kepulauan Sapeken, dalam kondisi aman. Perusahaan menegaskan tidak ada kekurangan stok, sementara kendala yang terjadi lebih disebabkan faktor cuaca saat proses pengiriman melalui jalur laut.

Area Executive (AE) PT Pupuk Indonesia untuk Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, Sigit Cahyono, mengatakan pihaknya terus memprioritaskan penyaluran pupuk bersubsidi agar dapat diterima petani tepat waktu.

“PT Pupuk Indonesia tetap memprioritaskan agar pupuk subsidi tidak terlambat dan menjamin ketersediaan stok pupuk subsidi di seluruh Kabupaten Sumenep, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Namun, karena pengiriman ke kepulauan menggunakan kapal melalui jalur laut, proses distribusi sangat bergantung pada kondisi cuaca,” ujar Sigit, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (14/7/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi keluhan mengenai keterbatasan jatah pupuk di Kepulauan Sapeken, Sigit menjelaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan kuota elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, apabila kuota yang tersedia dinilai belum mencukupi kebutuhan petani, pemerintah daerah dapat mengusulkan realokasi selama alokasi pupuk di tingkat daerah masih tersedia.

“Untuk Kecamatan Sapeken, alokasi awal tahun 2026 yang telah ditetapkan pemerintah sebanyak 326 ton pupuk urea dan 282 ton pupuk NPK,” jelasnya.

Terkait keluhan petani yang hanya melakukan penebusan pupuk sekali dalam setahun dan mengaku kerap menerima pupuk terlambat, Sigit menyarankan petani yang memiliki kemampuan finansial untuk melakukan penebusan lebih awal sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kendala distribusi akibat cuaca.

Meski demikian, ia menegaskan PT Pupuk Indonesia siap mendistribusikan pupuk bersubsidi setiap saat sesuai kebutuhan petani, dengan tetap memperhatikan keamanan pelayaran.

“Kami siap melakukan pendistribusian pupuk subsidi apabila memang dibutuhkan petani. Kami juga berharap mendapat informasi mengenai kebutuhan pupuk di Kepulauan Sapeken saat ini, sehingga dapat segera kami kirim dan petani berkomitmen melakukan penebusan pupuk bersubsidi,” pungkas Sigit.

Penulis : M

Editor : Red

Berita Terkait

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan
Polresta Sumenep Amankan 13 Motor Diduga Hasil Kejahatan, Kapolresta: Belum Ada Tersangka
Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar
Pasien BPJS Tak Kunjung Dirujuk, Kapus Legung Akui Khawatir Dokter Ngambek
Kualitas Rehabilitasi RTH Purwakarta Dipertanyakan, Proyek Rp194 Juta Disorot Ketua MIOi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:33 WIB

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Selasa, 17 November 2026 - 15:14 WIB

Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan

Selasa, 17 November 2026 - 15:02 WIB

Polresta Sumenep Amankan 13 Motor Diduga Hasil Kejahatan, Kapolresta: Belum Ada Tersangka

Selasa, 17 November 2026 - 13:13 WIB

Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Berita Terbaru