SUMENEP, detikkota.com – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo kembali menyatakan dukungannya terhadap aspirasi pembentukan Kabupaten Kepulauan Sumenep. Menurutnya, gagasan tersebut bukan aspirasi baru dan telah disuarakan masyarakat kepulauan sejak sebelum dirinya menjabat sebagai bupati.
Pernyataan itu disampaikan Fauzi seusai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Senin (17/8/2026).
Fauzi mengatakan momentum kemerdekaan tidak semestinya hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial. Semangat kemerdekaan, kata dia, juga harus diwujudkan melalui keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah kepulauan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, aspirasi pembentukan daerah otonomi baru berupa Kabupaten Kepulauan telah muncul sejak era setelah reformasi. Gagasan tersebut juga telah disuarakan pada masa pemerintahan sejumlah bupati Sumenep sebelumnya.
“Untuk rencana Kabupaten Kepulauan ini sudah menjadi aspirasi sebelum saya jadi bupati. Bahkan setelah reformasi, bupati sebelum saya sudah ada aspirasi dari masyarakat kepulauan. Hanya saja, pintunya belum terlihat,” ujar Fauzi.
Menurutnya, kondisi saat ini dinilai berbeda karena peluang untuk mendorong aspirasi tersebut mulai terbuka. Karena itu, ia memilih melanjutkan perjuangan yang sebelumnya telah dilakukan oleh para pemimpin Sumenep terdahulu.
“Dan saat ini, saya sebagai bupati yang melanjutkan dan pintunya terlihat sudah terbuka, maka saya dorong aspirasi yang sudah dilaksanakan oleh bupati sebelumnya,” katanya.
Fauzi menegaskan, upaya mendorong pembentukan Kabupaten Kepulauan merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjawab aspirasi masyarakat kepulauan yang telah berlangsung cukup lama.
Ia juga menilai karakteristik wilayah kepulauan yang berbeda dengan daratan membutuhkan perhatian dalam kebijakan pembangunan. Menurutnya, momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat agar pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Sumenep.
“Pembangunan dan kebijakan pemerintahan harus memberikan ruang yang adil bagi seluruh wilayah, termasuk kawasan kepulauan yang secara geografis memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah daratan,” pungkasnya.
Penulis : M
Editor : Red
