KEDIRI, detikkota.com – Para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyerukan seluruh peserta Muktamar NU atau muktamirin agar menjaga marwah, kehormatan, dan kemandirian jam’iyyah. Mereka juga mengingatkan peserta muktamar untuk menggunakan haknya secara bertanggung jawab serta menghindari tekanan, provokasi, manipulasi, dan pertikaian.
Pesan tersebut disampaikan dalam pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).
Sejumlah kiai sepuh hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Muhibbul Aman Aly, dan KH Nurul Yaqin Ishaq.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KH Ma’ruf Amin mengatakan, tausiah tersebut ditujukan kepada seluruh muktamirin tanpa terkecuali. Menurutnya, peserta muktamar memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah kepemimpinan NU ke depan.
“Tausiah ini artinya untuk mengingatkan, pertama, kepada para muktamirin sebagai pemegang hak utama supaya dia menggunakan haknya dengan baik, jangan terintimidasi dengan terkena provokasi, memilih yang terbaik, baik AHWA maupun juga pengurus NU yang akan datang,” ujar Kiai Ma’ruf.
Ia menegaskan, pemilihan pemimpin harus mengutamakan kemaslahatan jam’iyyah, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, muktamirin diminta memilih figur yang dinilai mampu membawa NU ke arah yang lebih baik.
Kiai Ma’ruf juga mengingatkan adanya konsekuensi moral apabila seseorang sengaja memilih pemimpin yang dinilai tidak baik, padahal mengetahui terdapat pilihan yang lebih baik.
“Jadi khianat kepada Nabi, khianat kepada pendiri (NU). Apalagi kalau memilihnya itu ada sesuatu, maka dosanya menjadi bertambah,” katanya.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut menghasilkan tujuh poin tausiah yang ditujukan kepada muktamirin serta Presiden Prabowo Subianto.
Pertama, para kiai meminta seluruh pihak menjaga NU sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyah yang menjunjung adab, akhlakul karimah, dan khittah nahdliyyah. Seluruh proses muktamar diminta dijauhkan dari tindakan yang mencederai kehormatan jam’iyyah.
Kedua, muktamar ditegaskan sebagai forum permusyawaratan para kiai, ulama, dan pemegang amal jam’iyyah. Muktamirin diminta bermusyawarah dengan akal sehat, hati jernih, dan akhlak mulia, serta memilih pemimpin terbaik dengan mengutamakan kemaslahatan dan persatuan.
Ketiga, para kiai menyerukan agar kehormatan Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) dijaga. Proses penentuan AHWA harus bebas dari transaksi, tekanan, rekayasa, maupun cara-cara lain yang dapat mencederai kemuliaan ulama.
Keempat, muktamirin sebagai pemegang kedaulatan dalam muktamar harus diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan. Karena itu, segala bentuk pengondisian, tekanan, manipulasi, dan rekayasa diminta untuk dihindari.
Kelima, para kiai menyerukan kepada pemerintah, kekuatan politik, serta pihak di luar jam’iyyah agar menghormati kemandirian NU dan kedaulatan muktamar. Mereka meminta tidak ada tekanan maupun intervensi terhadap proses dan keputusan muktamar.
Keenam, para kiai menyatakan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah tetap menghormati kemandirian NU. Mereka juga meminta Presiden mengambil tindakan tegas apabila terdapat pejabat yang melakukan tindakan yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar.
Para kiai bahkan menyatakan siap menghadap Presiden untuk menyampaikan secara langsung berbagai informasi dan keprihatinan terkait proses muktamar.
Ketujuh, para kiai menyerukan kepada pihak-pihak yang dinilai mengacaukan proses muktamar agar segera menghentikan tindakan tersebut. Mereka mengajak seluruh pihak menyadari kesalahan dan kembali menjaga proses muktamar agar berjalan sesuai nilai-nilai keulamaan, persatuan, dan akhlakul karimah.
Penulis : M
Editor : Red
