BANYUWANGI, detikkota.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menampung berbagai aspirasi petani Banyuwangi terkait persoalan infrastruktur pertanian, khususnya jaringan irigasi.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan dialog bersama Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan petani se-Banyuwangi di Dam Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kamis (20/8/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan petani itu, sejumlah persoalan disampaikan langsung kepada Zulkifli Hasan yang didampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono dan Tenaga Ahli Menko Bidang Pangan Guntur Priambodo.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu petani asal Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Dianto, meminta pemerintah segera membenahi saluran irigasi yang menjadi kendala saat terjadi musim kemarau panjang.
“Kami mohon kepada Pak Menteri masalah ini bisa diselesaikan secepatnya,” ujar Dianto.
Ketua Gabungan HIPPA Pesanggaran, Murtadho, juga meminta normalisasi saluran irigasi sekunder. Menurutnya, sedimentasi lumpur yang menumpuk menghambat distribusi air ke lahan pertanian.
Petani juga mengusulkan agar pembangunan maupun perbaikan saluran irigasi dapat melibatkan masyarakat melalui sistem swakelola atau padat karya.
“Permintaan semua HIPPA itu kalau misalnya ada bangunan irigasi dari pemerintah harus diswakelolakan,” kata Tain, perwakilan HIPPA Tegalsari.
Sementara itu, petani asal Muncar, Hariyadi, meminta pemerintah segera merealisasikan perbaikan jaringan irigasi tersier di Dam Mendung.
Menanggapi aspirasi tersebut, Zulkifli meminta pemerintah daerah segera menyusun surat resmi yang memuat seluruh usulan petani untuk disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Surat tersebut juga diminta ditembuskan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
“Saya yang mengawal langsung. Pak Wabup dan Ibu Bupati tinggal bikin surat, tembuskan ke saya,” tegas Zulkifli.
Ia mengatakan pemerintah memiliki perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur pertanian karena kelancaran irigasi berkaitan langsung dengan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Zulkifli menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar petani tidak mengalami kesulitan, termasuk akibat kerusakan jaringan irigasi.
Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah pusat juga berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor beras sekaligus menjaga kesejahteraan petani dalam negeri.
Penguatan sektor pertanian, lanjut Zulkifli, juga akan didukung melalui optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan mulai berperan pada akhir September 2026.
Koperasi tersebut nantinya diharapkan membantu menjaga harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram, sekaligus mendukung penyaluran pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penyediaan fasilitas penyimpanan seperti cold storage.
“Kita bisa makan kalau ada petaninya sehat, petaninya makmur. Yang maju dan dapat nikmat harus petani Indonesia,” pungkasnya.
Penulis : Bi
Editor : Red








