SURABAYA, detikkota.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di tingkat kampung melalui program Kampung Pancasila. Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran instrumen pengukuran dan indikator Kampung Pancasila pada 17 September 2026.
Instrumen tersebut disiapkan sebagai panduan untuk mendorong warga menerapkan nilai gotong royong, kepedulian sosial dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.
Penerapan nilai Pancasila diarahkan tidak sebatas kegiatan seremonial. Berbagai aktivitas di lingkungan warga, mulai dari kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan sosial dan budaya, pemberdayaan ekonomi hingga perhatian terhadap anak, remaja dan keluarga, menjadi bagian dari indikator tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jawa Timur sekaligus Pusat Studi Perubahan Perilaku Anak dan Remaja (PUSPPAR) ICMI Jatim, M. Isa Ansori, mengapresiasi langkah tersebut.
Menurut Isa, indikator Kampung Pancasila perlu diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku warga secara berkelanjutan.
“Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Kampung Pancasila harus menjadi gerakan perubahan perilaku warga, bukan sekadar kegiatan yang muncul saat ada penilaian,” kata Isa, Jumat (18/9/2026).
Ia menyebut sejumlah program yang sudah berjalan di tingkat kampung dapat menjadi bentuk nyata penerapan nilai Pancasila. Di antaranya Sinau Bareng, penanganan anak putus sekolah, pendataan dan validasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), bedah rumah, pendampingan keluarga melalui PUSPAGA dan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), serta kegiatan kepemudaan.
Isa menilai, instrumen Kampung Pancasila dapat membantu mengarahkan program tersebut agar tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan menjadi kebiasaan warga.
“Pancasila memang harus turun dari ruang yang abstrak menjadi tindakan konkret. Karena itu, indikator yang dibangun harus mendorong kegiatan tersebut menjadi kebiasaan warga,” ujarnya.
Balai RW Jadi Ruang Kolaborasi
Dalam pelaksanaannya, Balai RW dinilai dapat menjadi salah satu pusat aktivitas Kampung Pancasila. Selain untuk pelayanan dan koordinasi, ruang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar, musyawarah, kegiatan kepemudaan dan penanganan persoalan sosial di lingkungan.
“Balai RW dapat menjadi ruang hidup Pancasila. Di sana warga bisa bermusyawarah, anak-anak belajar, pemuda berkegiatan, keluarga mendapatkan pendampingan, dan berbagai persoalan sosial dapat diketahui lebih awal,” jelasnya.
Isa juga menyoroti pentingnya lingkungan warga dalam mendukung tumbuh kembang anak dan remaja. Menurutnya, persoalan seperti tekanan ekonomi, perubahan pola komunikasi, penggunaan media digital, keterbatasan ruang bermain dan masalah keluarga membutuhkan perhatian bersama.
Karena itu, berbagai kegiatan di tingkat kampung diharapkan berlangsung konsisten. Sinau Bareng, misalnya, tidak hanya dijalankan ketika menghadapi penilaian, tetapi menjadi kebiasaan belajar warga. PUSPAGA juga diharapkan terus menjadi ruang pendampingan keluarga, sementara kegiatan kepemudaan dapat menjadi wadah aktualisasi positif bagi generasi muda.
“Anak jangan baru dicari ketika sudah bermasalah. Remaja jangan baru diperhatikan ketika sudah terjadi tawuran. Keluarga juga jangan baru didatangi ketika persoalannya sudah menjadi kasus. Kampung harus memiliki kemampuan mendeteksi, merangkul, mendampingi dan memulihkan,” katanya.
Data Kampung Harus Ditindaklanjuti
Isa turut mendorong agar semangat gotong royong dalam Kampung Pancasila tidak terbatas pada wilayah administratif tertentu. Menurutnya, persoalan sosial dapat melampaui batas RT maupun RW sehingga kolaborasi antarlingkungan perlu diperkuat.
Balai RW, kata dia, dapat menjadi ruang kolaborasi antara tokoh masyarakat, pemuda, kader, orang tua, sekolah dan pemerintah. Kolaborasi tersebut dapat digunakan untuk memetakan persoalan anak dan remaja, keluarga rentan maupun berbagai persoalan sosial lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan data dari tingkat kampung sebagai dasar intervensi pemerintah.
“Data harus berujung pada tindakan. Ketika warga sudah menemukan persoalan di lingkungannya, pemerintah harus hadir dengan intervensi yang tepat,” tegasnya.
Menurut Isa, keberhasilan Kampung Pancasila dapat dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti anak kembali bersekolah, keluarga rentan memperoleh pendampingan, remaja memiliki ruang kegiatan positif dan hubungan sosial antarwarga semakin kuat.
Ia menyebut lomba atau kompetisi dapat menjadi pemicu partisipasi masyarakat. Namun, kegiatan tersebut diharapkan bukan menjadi tujuan akhir dari program Kampung Pancasila.
“Lomba dapat menjadi pemantik, kompetisi dapat membangkitkan energi dan penghargaan dapat menjadi apresiasi. Tetapi lomba bukan tujuan akhir. Setelah piala diberikan, gerakan justru harus semakin kuat,” ujarnya.
Pemkot Surabaya diharapkan terus memperkuat Kampung Pancasila sebagai gerakan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya terlihat dari kegiatan yang digelar, tetapi juga dari kebiasaan dan kepedulian warga dalam kehidupan sehari-hari.
Penulis : Su
Editor : Id
