BANGKALAN, detikkota.com – Bupati Bangkalan Lukman Hakim menegaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) harus terintegrasi dalam seluruh sektor pembangunan daerah, mulai dari perencanaan kebijakan, penganggaran hingga evaluasi program pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 dan 2025 menuju Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026, Kamis (29/10/2026).
Lukman mengatakan, verifikasi lapangan tidak semata-mata menjadi proses penilaian untuk meraih penghargaan, tetapi juga kesempatan mengevaluasi sejauh mana prinsip kesetaraan dan keadilan gender telah diterapkan dalam pembangunan Kabupaten Bangkalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kegiatan ini bukan semata-mata proses penilaian untuk memperoleh penghargaan, melainkan kesempatan penting untuk menilai secara objektif sejauh mana prinsip kesetaraan dan keadilan gender telah terintegrasi dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Berdasarkan indikator makro gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bangkalan meningkat dari 87,81 pada 2024 menjadi 88,24 pada 2025. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga mengalami kenaikan dari 62,15 menjadi 63,48.
Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) turun dari 0,641 menjadi 0,623 pada periode yang sama. Perkembangan tersebut menunjukkan perbaikan sejumlah indikator gender, meskipun pemerintah daerah masih perlu memperkuat upaya mengurangi kesenjangan di berbagai sektor.
Lukman menilai, peningkatan indikator tersebut harus diikuti dengan langkah berkelanjutan agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang adil dalam mengakses manfaat pembangunan.
“Pekerjaan kita belum selesai. Kita perlu memperluas pengarusutamaan gender dalam semua bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, kepemimpinan, hingga pengambilan keputusan,” ujarnya.
Kabupaten Bangkalan sebelumnya meraih Penghargaan Parahita Ekapraya kategori Pratama pada 2023. Untuk meningkatkan capaian tersebut, Pemkab Bangkalan berkomitmen memperkuat regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, anggaran responsif gender, serta penyediaan data terpilah.
Bupati juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengambil peran aktif dalam penerapan PUG. Menurutnya, pengarusutamaan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan harus diterapkan dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan perempuan dan anak.
Sejumlah program prioritas daerah, seperti beasiswa pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pencegahan stunting, keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC), dukungan terhadap UMKM, penyediaan air bersih, dan pembukaan lapangan kerja, juga perlu mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan laki-laki.
“Keberhasilan PUG tidak cukup diukur dari keberadaan dokumen atau kegiatan, tetapi juga dari perubahan yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ke depan, Pemkab Bangkalan akan memperkuat perencanaan dan penganggaran responsif gender, meningkatkan kualitas data, memperkuat kanal pengaduan, serta memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat.
Lukman menegaskan, keberhasilan pengarusutamaan gender tidak boleh hanya berorientasi pada penghargaan. Sasaran utamanya adalah memastikan pembangunan berlangsung secara adil, setara, dan inklusif serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
“Tujuan akhir kita bukan sekadar memperoleh Penghargaan Parahita Ekapraya. Penghargaan adalah bentuk apresiasi, sedangkan tujuan yang lebih utama adalah terwujudnya pembangunan yang adil, setara, inklusif, dan memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.
Penulis : Edw
Editor : Id
