JAKARTA, detikkota.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), gangguan kelistrikan di sejumlah daerah, hingga distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Usai pertemuan, Bahlil mengatakan dirinya menyampaikan sejumlah laporan strategis kepada Presiden, termasuk perkembangan pembahasan RUU Migas dan hasil kegiatan Trade Expo Indonesia ke-41 di Tangerang.
Salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut adalah gangguan pasokan listrik atau blackout di sejumlah wilayah. Bahlil menegaskan perlunya pembenahan layanan kelistrikan secara lebih intensif agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, evaluasi dan perbaikan teknis di lapangan menjadi bagian penting yang harus ditindaklanjuti oleh PT PLN (Persero).
Bahlil juga mengungkapkan bahwa gangguan listrik di Batam berdasarkan laporan awal dipicu sejumlah persoalan teknis, termasuk jaringan listrik yang terdampak sambaran petir.
Terkait pemulihan layanan dan kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak, ia menyatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak PLN untuk mendapatkan penjelasan teknis mengenai kondisi di lapangan.
“Saya nanti akan bicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman dari PLN, karena PLN yang paling tahu secara teknis implementasi di lapangan,” ujar Bahlil.
Selain persoalan kelistrikan, pemerintah turut menyoroti kendala distribusi BBM di Bali. Bahlil menyebut Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri telah berada di Bali untuk menangani persoalan tersebut.
Ia juga berencana menggelar rapat koordinasi guna memperoleh laporan terbaru mengenai kondisi distribusi BBM di wilayah tersebut.
Meski distribusi BBM di Bali mengalami kendala, Bahlil memastikan persediaan BBM nasional masih dalam kondisi aman. Ketahanan stok nasional saat ini diperkirakan berada pada kisaran 16 hingga 18 hari.
Menurutnya, persoalan yang perlu segera ditangani bukan kekurangan stok BBM secara nasional, melainkan hambatan dalam proses distribusi.
“Kalau stok nasional itu kita di angka 16–18 hari, jadi masih clear, tidak ada masalah secara stok nasional. Jadi distribusinya yang ada sedikit mengalami terkendala,” katanya.
Pemerintah kini menaruh perhatian pada peningkatan kualitas layanan energi, baik melalui pembenahan sistem kelistrikan maupun penyelesaian kendala distribusi BBM, guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Penulis : Set
Editor : Red
