BANYUWANGI, detikkota.com – Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan pada 2026 tercatat sebesar 5,6 persen, turun dari 6,13 persen pada 2025.
Capaian tersebut menjadi angka kemiskinan terendah Banyuwangi sejak 2004. Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin mengalami penurunan secara bertahap, dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2023), 6,54 persen (2024), 6,13 persen (2025), hingga 5,6 persen pada 2026.
Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam, mengatakan jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 91.570 orang. Angka tersebut berkurang sebanyak 8.560 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penurunan kemiskinan tidak hanya terlihat dari berkurangnya persentase dan jumlah penduduk miskin, tetapi juga diikuti penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi kemiskinan, baik dari sisi rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan maupun ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin,” jelas Abdus Salam, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menggambarkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengukur ketimpangan pengeluaran di antara kelompok masyarakat miskin.
Menurutnya, kedua indikator tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kondisi kemiskinan sekaligus menentukan kebijakan penanggulangan yang lebih tepat sasaran.
Abdus Salam menambahkan, perubahan angka kemiskinan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, aktivitas ekonomi hingga pergerakan harga kebutuhan pokok, terutama pangan.
“Stabilitas harga pangan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan karena pengeluaran untuk kebutuhan makanan memiliki porsi yang besar dalam pembentukan garis kemiskinan. Oleh karena itu, upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, menjadi sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak melalui program pengentasan kemiskinan.
Ipuk menjelaskan, pemerintah daerah menjalankan empat strategi utama untuk menekan angka kemiskinan. Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar.
Salah satu program yang dijalankan yakni Banyuwangi Berbagi. Program ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk menyalurkan bantuan sembako serta bahan pangan berprotein kepada warga miskin desil 1 dan 2 berdasarkan data nama dan alamat (by name by address).
Selain itu, terdapat program Rantang Kasih berupa pemberian makanan bergizi setiap hari kepada lansia miskin yang hidup seorang diri.
“Ada juga Rantang Kasih, yakni pemberian makanan bergizi setiap hari bagi lansia miskin yang hidup sebatang kara. Selain itu, bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah juga terus disalurkan untuk meringankan beban masyarakat,” kata Ipuk.
Strategi kedua dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan dan pendapatan masyarakat melalui sejumlah program, di antaranya UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (Wenak), pembebasan retribusi pedagang pasar daerah, serta fasilitasi ongkos kirim gratis bagi pelaku UMKM.
Strategi ketiga diarahkan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan dan pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Mereka kita dorong mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas melalui beasiswa. Ada juga program Banyuwangi Ayo Kursus, berupa pelatihan keterampilan gratis dan bantuan alat usaha bagi alumni SMK maupun peserta pelatihan agar bisa berwirausaha,” ungkap Ipuk.
Melalui berbagai program tersebut, Pemkab Banyuwangi berharap penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Penulis : Bi
Editor : Id








