JAKARTA, detikkota.com – Genjot Penerimaan Pajak dan Efisienkan Pengeluaran, Serta Dukungan Terhadap Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Dan Upaya Pembiayaan Diluar Pembiayaan Utang.
“Selama beberapa tahun terakhir ini terjadi masalah anggaran negara yang disebabkan oleh defisit primer. Artinya, tanpa faktor utang, penerimaan negara tidak cukup untuk membiayai pengeluaran yang diperlukan, sehingga utang menjadi faktor kritis dalam mengatasi kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional, sebagai dampak pandemi Covid-19, yang tak hanya mengakibatkan krisis kesehatan juga ekonomi,” demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, Kamis (14/1/2021).
Melansir berita Kamis (7/1/2021) realisasi pembiayaan utang selama 2020 mencapai Rp 1.226,8 triliun atau sebesar 100,5% dari target Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 dan dibawah 60% dari APBN 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melihat skema Anggaran percepatan PEN dan Reformasi kelembagaan untuk memacu pertumbuhan organik menjadi sangat penting dan membutuhkan anggaran bagi fungsi ekonomi, infrastruktur dan sosial yang lebih tinggi dalam mengurangi kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, Azis mengingatkan, “Pemerintah, Pertama, perlu kedepannya mengkaji secara komprehensif mengenai risiko dan manfaat utang, menghindari beban bunga yang memberatkan keuangan negara, memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari penerbitan utang lebih tinggi dari biaya bunga utang; Kedua, Upaya kongkrit dan efektif Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan belanja pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya antar lain dengan meningkatan penerimaan pajak dan no pajak 2021, utamanya dari sektor manufaktur, perdagangan, jasa keuangan, konstruksi dan real estate, serta optimalkan pajak digital sebagaimana diatur dalam Perppu No. 1/2020 dan memperluas jenis barang kena cukai; Meningkatkan kegiatan ekspor untuk menambah devisa negara, membuka peluang pasar di luar negeri, dan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya pada perusahaan domestik; Meningkatkan hubungan diplomasi antar negara, sehingga Indonesia dapat memiliki akses pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain sebagai upaya pengoptimalan pajak; Terakhir dengan mengoptimalkan bantuan sosial tunai, program Kartu Prakerja, dan subsidi gaji kepada pekerja agar daya beli masyarakat meningkat sehingga sirkulasi keuangan tetap berputar yang berdampak pada pengusaha tetap dapat menjalankan usahanya, memperoleh pendapatan, dan membayar pajak tepat waktu”.
Melihat tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional ke depan, “Mendukung Pemerintah atas dibentuknya lembaga pengelola investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWH) kepada para Gubernur sebagai terobosan dalam rangka pembiayaan nasional yang tidak hanya bergantung kepada APBN saja atau tergantung dari bantuan pinjaman,” pungkas Azis Syamsuddin. (AS/pr)
