Azis Syamsuddin Bilang BKPM Perlu Mengevaluasi Investasi di Indonesia

Selasa, 23 Februari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Azis Syamsudin Wakil Ketua DPR RI

Azis Syamsudin Wakil Ketua DPR RI

JAKARTA, detikkota.com – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) perlu mengevaluasi investasi di Indonesia, membuat peta jalan investasi dan strategi penciptaan investasi pada sektor usaha dan industri, terutama yang dapat lebih banyak menarik investasi sekunder, yaitu pada industri pengolahan atau manufaktur yang bersifat padat karya, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak.

Hal itu ia katakan karena melihat kenaikan nilai investasi Indonesia yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, belum berdampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan investasi lebih banyak pada sektor padat modal.

Menurutnya, keberhasilan meningkatnya dan tercapainya Nilai Investasi yang ditargetkan bergantung kepada upaya-upaya yang digagas berbagai pihak seperti. Pertama, Peningkatan kompetensi pekerja oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) untuk membangun lebih banyak program, seperti mendorong produktivitas pekerja dan menstimulus kualitas pekerja, sehingga nilai tawar pekerja pun meningkat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kedua, menstimulus industri manufaktur oleh Kementerian Perindustrian melalui investasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk manufaktur Indonesia yang akan diekspor, sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri dan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan lebih banyak.

Ketiga, meningkatkan kegiatan ekspor oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membuka peluang pasar di luar negeri dan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di perusahaan domestik; Keempat, melakukan upaya penguatan potensi daerah oleh Pemerintah Daerah dan BKPM dengan melakukan promosi investasi daerah sehingga mampu menarik investor ke proyek investasi dengan berdaya serap tenaga kerja yang tinggi.

“Pencapaian Nilai Investasi bagi penciptaan lapangan kerja baru perlu dukungan kebijakan, maka pemerintah perlu mempercepat penyusunan dan menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, guna meningkatkan investasi yang dapat mendorong terciptanya lapangan kerja,” tandas Azis Syamsuddin. (AS/pr)

Berita Terkait

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Empat Tersangka Ditangkap dan Aset Rp150 Miliar Disita
Antisipasi Lonjakan Nataru, Kemenhub Siapkan Dua Pelabuhan Alternatif di Banyuwangi
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan
Polresta Sumenep Amankan 13 Motor Diduga Hasil Kejahatan, Kapolresta: Belum Ada Tersangka
Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:33 WIB

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 10:49 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Empat Tersangka Ditangkap dan Aset Rp150 Miliar Disita

Kamis, 19 November 2026 - 10:44 WIB

Antisipasi Lonjakan Nataru, Kemenhub Siapkan Dua Pelabuhan Alternatif di Banyuwangi

Selasa, 17 November 2026 - 15:14 WIB

Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan

Berita Terbaru