APBD Penting Dijalankan untuk Dorong Ekonomi Daerah

Sabtu, 7 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi

Foto Ilustrasi

JAKARTA, detikkota.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada East Java Economic Forum (EJAVEC) tahun 2020 mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen yang sangat penting untuk dijalankan di seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia untuk mendorong percepatan perekonomian daerah.

“Di tahun 2021, transfer ke daerah adalah Rp795,5 triliun. Dari APBN kalau total belanja negara adalah Rp2.750 triliun maka hampir sepertiganya adalah belanja negara yang dikirimkan kepada APBD dan juga sebagian langsung ke tingkat desa,” ungkapnya dalam acara bertema

“Menjaga Resiliensi, Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Jawa Timur di Tengah Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (4/11/2020) berapa hari yang lalu tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari besarnya anggaran tersebut, Wamenkeu mengharapkan APBD bisa mendorong belanja dan Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta mendorong kegiatan-kegiatan di desa.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi seperti saat ini dimana pergerakan antar daerah ditinjau dari pergerakan manusia dan pergerakan barang menjadi sulit, Wamenkeu menginginkan agar kegiatan-kegiatan ekonomi lokal dioptimalkan oleh uang masyarakat maupun dengan menggunakan dana desa.

undefined

“Kita ingin agar sektor pertanian di daerah pedesaan tetap memproduksi produk-produk pertanian.

Kegiatan UMKM di daerah tetap melakukan produksi barang hasil kerajinan, makanan, minuman, barang keperluan rumah tangga di daerah masing-masing.

Dibeli oleh uang yang ada bukan hanya uang masyarakat, Dana Desa pun bisa saja dipakai untuk membeli produk-produk lokal dan digunakan secara bersama-sama,” jelasnya.

Wamenkeu juga menyampaikan bahwa memutar perekonomian di tingkat lokal merupakan upaya yang perlu dipikirkan di tengah pandemi, disamping Pemerintah Pusat tetap menjalankan program perlindungan sosial dan program mendukung UMKM.

“Pasar Indonesia yang 270 juta penduduk, 60% ada di Jawa. Ini kita gunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi, produksi, dan konsumsi serta investasi. Kita tahu yang konsumsi tersebut 56-57% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kita gulirkan terus dorongan bagi PDB dan pertumbuhan ekonomi,” tutupnya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

Menhub Dudy Pimpin Rakor Kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi
Polres Sumenep Raih Peringkat I Penurunan Angka Laka Lantas Triwulan III 2025
Presiden Prabowo Terima Laporan Mendikdasmen soal Dampak Banjir pada Pendidikan
Sehari Jelang Acara, Pemkab Sampang Batalkan Izin Pendopo untuk Milad Muhammadiyah
Ipuk Teken PKS Pidana Kerja Sosial, Fokus Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana
Kodim 0827/Sumenep Peringati Hari Juang TNI AD ke-80 Tahun 2025
Prestasi Kesehatan Desa, Posyandu ILP 6 SPM Pinggirpapas Juara I Sumenep
Sumenep Sun Run 2025 Ajak Masyarakat Terapkan Gaya Hidup Sehat

Berita Terkait

Rabu, 17 Desember 2025 - 13:09 WIB

Menhub Dudy Pimpin Rakor Kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

Selasa, 16 Desember 2025 - 15:29 WIB

Polres Sumenep Raih Peringkat I Penurunan Angka Laka Lantas Triwulan III 2025

Selasa, 16 Desember 2025 - 08:57 WIB

Presiden Prabowo Terima Laporan Mendikdasmen soal Dampak Banjir pada Pendidikan

Selasa, 16 Desember 2025 - 08:29 WIB

Sehari Jelang Acara, Pemkab Sampang Batalkan Izin Pendopo untuk Milad Muhammadiyah

Senin, 15 Desember 2025 - 23:45 WIB

Ipuk Teken PKS Pidana Kerja Sosial, Fokus Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana

Berita Terbaru

Forum Penetapan Daftar Satu Data Kabupaten Sumenep 2026 yang digelar Diskominfo Sumenep di Aula Kantor Diskominfo, Rabu (17/12/2025).

Pemerintahan

Diskominfo Sumenep Tetapkan Daftar Satu Data Kabupaten Tahun 2026

Rabu, 17 Des 2025 - 12:44 WIB