APBD Penting Dijalankan untuk Dorong Ekonomi Daerah

Sabtu, 7 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi

Foto Ilustrasi

JAKARTA, detikkota.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada East Java Economic Forum (EJAVEC) tahun 2020 mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen yang sangat penting untuk dijalankan di seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia untuk mendorong percepatan perekonomian daerah.

“Di tahun 2021, transfer ke daerah adalah Rp795,5 triliun. Dari APBN kalau total belanja negara adalah Rp2.750 triliun maka hampir sepertiganya adalah belanja negara yang dikirimkan kepada APBD dan juga sebagian langsung ke tingkat desa,” ungkapnya dalam acara bertema

“Menjaga Resiliensi, Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Jawa Timur di Tengah Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (4/11/2020) berapa hari yang lalu tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari besarnya anggaran tersebut, Wamenkeu mengharapkan APBD bisa mendorong belanja dan Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta mendorong kegiatan-kegiatan di desa.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi seperti saat ini dimana pergerakan antar daerah ditinjau dari pergerakan manusia dan pergerakan barang menjadi sulit, Wamenkeu menginginkan agar kegiatan-kegiatan ekonomi lokal dioptimalkan oleh uang masyarakat maupun dengan menggunakan dana desa.

undefined

“Kita ingin agar sektor pertanian di daerah pedesaan tetap memproduksi produk-produk pertanian.

Kegiatan UMKM di daerah tetap melakukan produksi barang hasil kerajinan, makanan, minuman, barang keperluan rumah tangga di daerah masing-masing.

Dibeli oleh uang yang ada bukan hanya uang masyarakat, Dana Desa pun bisa saja dipakai untuk membeli produk-produk lokal dan digunakan secara bersama-sama,” jelasnya.

Wamenkeu juga menyampaikan bahwa memutar perekonomian di tingkat lokal merupakan upaya yang perlu dipikirkan di tengah pandemi, disamping Pemerintah Pusat tetap menjalankan program perlindungan sosial dan program mendukung UMKM.

“Pasar Indonesia yang 270 juta penduduk, 60% ada di Jawa. Ini kita gunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi, produksi, dan konsumsi serta investasi. Kita tahu yang konsumsi tersebut 56-57% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kita gulirkan terus dorongan bagi PDB dan pertumbuhan ekonomi,” tutupnya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

Harga Kebutuhan Pokok di Surabaya Stabil, Pemkot Pastikan Stok Aman Jelang Nataru
Dubes Rusia Jajaki Kerja Sama Pariwisata hingga Maritim di Banyuwangi
Fatayat NU Sumenep Resmikan Malate Center, Tiga Lembaga Sepakat Perkuat Advokasi Kekerasan Perempuan dan Anak
Pemkab Lumajang dan Bea Cukai Probolinggo Musnahkan Rokok Ilegal di Stadion Semeru
HAKORDIA 2025: Polres Sumenep Dinobatkan sebagai Resor Terbaik Tangani Tipikor
Sat Reskrim Polres Sumenep Gelar Bakti Sosial di HUT ke-78, Wujud Kepedulian untuk Masyarakat
Kota Probolinggo Gelar Peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Festival Kelurahan Inklusif 2025
Kraksaan Aspirasi Run 2025 Meriah, Ratusan Pelari Padati Alun-Alun Kota Kraksaan

Berita Terkait

Jumat, 12 Desember 2025 - 11:36 WIB

Harga Kebutuhan Pokok di Surabaya Stabil, Pemkot Pastikan Stok Aman Jelang Nataru

Kamis, 11 Desember 2025 - 21:38 WIB

Dubes Rusia Jajaki Kerja Sama Pariwisata hingga Maritim di Banyuwangi

Kamis, 11 Desember 2025 - 19:22 WIB

Fatayat NU Sumenep Resmikan Malate Center, Tiga Lembaga Sepakat Perkuat Advokasi Kekerasan Perempuan dan Anak

Rabu, 10 Desember 2025 - 08:39 WIB

Pemkab Lumajang dan Bea Cukai Probolinggo Musnahkan Rokok Ilegal di Stadion Semeru

Selasa, 9 Desember 2025 - 16:05 WIB

HAKORDIA 2025: Polres Sumenep Dinobatkan sebagai Resor Terbaik Tangani Tipikor

Berita Terbaru