Bupati Rusdi Serahkan LKPD 2025 ke BPK Jatim, Dorong Transparansi Keuangan Daerah

Selasa, 31 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyerahkan LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Jawa Timur.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyerahkan LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Jawa Timur.

SURABAYA, detikkota.com – Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Senin (30/3/2026).

Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur dan dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta para kepala daerah se-Jawa Timur.

Penyerahan LKPD unaudited ini menjadi tahapan awal dalam proses pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK yang selanjutnya akan menghasilkan opini atas pengelolaan keuangan masing-masing pemerintah daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada BPK atas peran dan sinerginya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim BPK atas sinergi, arahan, dan pendampingan dalam mendorong peningkatan kualitas keuangan daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini menjadi momentum penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan di seluruh daerah di Jawa Timur.

“Kami berkomitmen melakukan penyempurnaan pengelolaan kas di akhir tahun anggaran, meningkatkan tertib administrasi hibah dan bantuan sosial, serta memperkuat validitas data aset daerah,” tegasnya.

Khofifah juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.

“Harapan kami seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkasnya.

Penulis : Ig

Editor : Id

Berita Terkait

Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya
Sumenep Siap Terapkan Penundaan Layanan Adminduk bagi Mantan Suami yang Abaikan Nafkah
Kadis PUTR Sumenep Tekankan Pentingnya RTRW dalam Pembangunan Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi Sumenep Naik, Pemkab Raih Predikat A-
Semangat Hardiknas dan Harkitnas 2026, Wabup Sumenep Tekankan SDM Unggul dan Kemandirian Desa
Presiden Prabowo Optimistis Koperasi Merah Putih Dorong Ekonomi Desa
Pemkab Sumenep Perketat Pengawasan Program BSPS 2026
Sekda Sumenep Minta KORPRI Adaptif dan Inovatif Hadapi Tantangan Birokrasi Digital

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:05 WIB

Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:30 WIB

Sumenep Siap Terapkan Penundaan Layanan Adminduk bagi Mantan Suami yang Abaikan Nafkah

Senin, 25 Mei 2026 - 11:45 WIB

Kadis PUTR Sumenep Tekankan Pentingnya RTRW dalam Pembangunan Daerah

Jumat, 22 Mei 2026 - 14:33 WIB

Indeks Reformasi Birokrasi Sumenep Naik, Pemkab Raih Predikat A-

Rabu, 20 Mei 2026 - 16:04 WIB

Semangat Hardiknas dan Harkitnas 2026, Wabup Sumenep Tekankan SDM Unggul dan Kemandirian Desa

Berita Terbaru

Foto bersama Pemkab Sumenep usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Selasa (26/05/2026).

Pemerintahan

Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:05 WIB