Aliansi Hukum Indonesia Gelar Aksi Simbolis, Desak Dugaan TPPU yang Menyeret Oknum Kejaksaan Diusut Transparan

Jumat, 10 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aliansi Hukum Indonesia menggelar aksi simbolis berupa penyalaan lilin dan penyampaian orasi di Makassar, Kamis malam (9/7/2026).

Aliansi Hukum Indonesia menggelar aksi simbolis berupa penyalaan lilin dan penyampaian orasi di Makassar, Kamis malam (9/7/2026).

MAKASSAR, detikkota.com – Aliansi Hukum Indonesia menggelar aksi simbolis berupa penyalaan lilin dan penyampaian orasi di Makassar, Kamis malam (9/7/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan atas munculnya dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disebut menyeret seorang oknum pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yakni Febri Ardiansyah.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan seruan moral agar aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinator Aliansi Hukum Indonesia, Fajar, mengatakan dugaan yang melibatkan aparat penegak hukum harus ditangani secara terbuka guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kepercayaan publik merupakan aset terbesar institusi penegak hukum. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat harus diproses secara terbuka dan akuntabel. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi siapa pun,” ujarnya.

Dalam orasinya, massa aksi menilai apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal itu berpotensi mencederai integritas lembaga penegak hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Aliansi Hukum Indonesia juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri untuk mengusut secara tegas setiap oknum aparat penegak hukum yang diduga terlibat tindak pidana korupsi maupun TPPU.

Selain itu, mereka meminta agar seluruh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara independen, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Massa aksi juga mendorong Presiden Republik Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan tanpa intervensi.

Aliansi Hukum Indonesia turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses hukum agar berjalan secara objektif, profesional, dan sesuai prinsip negara hukum.

Penulis : F/M

Editor : Red

Berita Terkait

Pembagian Lapak Pasar Ganding Disorot, Sulaisi: Jangan Jadikan Pasar Milik Rakyat sebagai Ruang Ketidakadilan
Diduga ODGJ Tidur di Trotoar Kota Sumenep, SERDADU Desak Pemkab Jangan Tutup Mata
Diduga Pengambilan Batu dari Kawasan Mata Air, Proyek P3-TGAI Desa Margaluyu Tuai Sorotan
Karya Bakti TNI AD Skala Besar Siap Digelar di Madura, Libatkan Ribuan Prajurit dan Perwira Tinggi
Kapolres Sumenep Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Laut pada Hari Laut Sedunia 2026
Diduga Lalai Pasang Rambu, Jalan Bekas Proyek Drainase di Sumenep Sebabkan Korban Luka Berat
MIO Indonesia Ucapkan Selamat, FORKABI Kembali Dipimpin H. Abdul Ghoni
Rembug Lansia Banyuwangi Jadi Wadah Serap Aspirasi untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 21:11 WIB

Aliansi Hukum Indonesia Gelar Aksi Simbolis, Desak Dugaan TPPU yang Menyeret Oknum Kejaksaan Diusut Transparan

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:07 WIB

Pembagian Lapak Pasar Ganding Disorot, Sulaisi: Jangan Jadikan Pasar Milik Rakyat sebagai Ruang Ketidakadilan

Kamis, 9 Juli 2026 - 10:52 WIB

Diduga ODGJ Tidur di Trotoar Kota Sumenep, SERDADU Desak Pemkab Jangan Tutup Mata

Kamis, 9 Juli 2026 - 10:49 WIB

Diduga Pengambilan Batu dari Kawasan Mata Air, Proyek P3-TGAI Desa Margaluyu Tuai Sorotan

Senin, 8 Juni 2026 - 23:53 WIB

Karya Bakti TNI AD Skala Besar Siap Digelar di Madura, Libatkan Ribuan Prajurit dan Perwira Tinggi

Berita Terbaru