Aliansi Hukum Indonesia Gelar Aksi Simbolis, Desak Dugaan TPPU yang Menyeret Oknum Kejaksaan Diusut Transparan

Jumat, 10 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aliansi Hukum Indonesia menggelar aksi simbolis berupa penyalaan lilin dan penyampaian orasi di Makassar, Kamis malam (9/7/2026).

Aliansi Hukum Indonesia menggelar aksi simbolis berupa penyalaan lilin dan penyampaian orasi di Makassar, Kamis malam (9/7/2026).

MAKASSAR, detikkota.com – Aliansi Hukum Indonesia menggelar aksi simbolis berupa penyalaan lilin dan penyampaian orasi di Makassar, Kamis malam (9/7/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan atas munculnya dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disebut menyeret seorang oknum pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yakni Febri Ardiansyah.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan seruan moral agar aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinator Aliansi Hukum Indonesia, Fajar, mengatakan dugaan yang melibatkan aparat penegak hukum harus ditangani secara terbuka guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kepercayaan publik merupakan aset terbesar institusi penegak hukum. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat harus diproses secara terbuka dan akuntabel. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi siapa pun,” ujarnya.

Dalam orasinya, massa aksi menilai apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal itu berpotensi mencederai integritas lembaga penegak hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Aliansi Hukum Indonesia juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri untuk mengusut secara tegas setiap oknum aparat penegak hukum yang diduga terlibat tindak pidana korupsi maupun TPPU.

Selain itu, mereka meminta agar seluruh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara independen, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Massa aksi juga mendorong Presiden Republik Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan tanpa intervensi.

Aliansi Hukum Indonesia turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses hukum agar berjalan secara objektif, profesional, dan sesuai prinsip negara hukum.

Penulis : F/M

Editor : Red

Berita Terkait

Bakti TNI AD Salurkan Kaki Palsu dan Kursi Roda untuk Warga Sumenep
Pagar Nusa Sumenep Kirim 20 Pendekar Ikuti Diktama PASTI untuk Persiapan Pengamanan Muktamar NU
Kepala Desa Cigelam Hadiri Penyampaian Hasil PKL Mahasiswi Politeknik Bhakti Asih Purwakarta
Pemdes Cigelam Salurkan Bantuan untuk Lansia dan Anak Yatim, Warga Sambut Penuh Syukur
TNI Bersama Warga Percepat Pembangunan Rumah Layak Huni di Bluto
Dua Terduga Pelaku Curat di Masalembu Ditangkap, Polisi Sita HP dan Uang Tunai
Kapolresta Sumenep Berangkatkan Empat Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 ke Surabaya
Pocang Temor Bersolek Sambut HUT RI, Dekorasi Merah Putih Dipasang Sepanjang Kampung

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 12:19 WIB

Bakti TNI AD Salurkan Kaki Palsu dan Kursi Roda untuk Warga Sumenep

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 15:21 WIB

Pagar Nusa Sumenep Kirim 20 Pendekar Ikuti Diktama PASTI untuk Persiapan Pengamanan Muktamar NU

Kamis, 6 Agustus 2026 - 22:09 WIB

Kepala Desa Cigelam Hadiri Penyampaian Hasil PKL Mahasiswi Politeknik Bhakti Asih Purwakarta

Kamis, 6 Agustus 2026 - 22:05 WIB

Pemdes Cigelam Salurkan Bantuan untuk Lansia dan Anak Yatim, Warga Sambut Penuh Syukur

Kamis, 6 Agustus 2026 - 19:16 WIB

TNI Bersama Warga Percepat Pembangunan Rumah Layak Huni di Bluto

Berita Terbaru