Caleg Harus Tahu, KPU Sumenep Akan Tentukan Tempat Pasang APK Pemilu 2024

Rabu, 25 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisioner KPU Sumenep Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Rafiqi.

Komisioner KPU Sumenep Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Rafiqi.

SUMENEP, detikkota.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur akan menentukan tempat pemasangan alat peraga kampanye (APK) bagi masing-masing calon legislatif maupun calon presiden dan kepala daerah pada masa kampanye Pemilu 2024.

Komisioner KPU Sumenep Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Rafiqi menjelaskan, partai politik (parpol) peserta Pemilu dan calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024 tidak boleh sembarangan memasang APK, baik bendera parpol, umbul-umbul, bener maupun baliho.

”Ada ketentuannya, dimana nanti titik-titik lokasi yang dapat dipasangi APK, baik di wilayah kabupaten, cecamatan maupun desa. Tidak semua tempat bisa ditempati APK,” tegas Rafiqi, Rabu (25/10/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, KPU Sumenep telah berkoordinasi dengan Pemkab setempat untuk penentuan titik lokasi pemasangan APK di tingkat kabupaten.

“Untuk tingkat kecamatan dan kesa, kami perintahkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) berkordinasi dengan camat dan kepala desa,” imbuhnya.

Setelah penentuan titik lokasi diberbagai tingkatan rampung, lanjutnya, KPU akan membuat Surat Keputusan (SK) tentang lokasi pemasangan APK sebagai pedoman bagi parpol dan caleg peserta Pemilu 2024.

Sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, masa kampanye dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dalam tahapan itu, parpol atau caleg dapat melakukan pertemuan terbuka dan tertutup serta kampanya melalui media sosial dan memasang APK.

Rafiqi menjelaskan, ada beberapa titik lokasi yang dilarang untuk memasang APK, seperti tempat ibadah, rumah sakit, lembaga pendidikan, kantor pemerintahan dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

“Larangan itu diatur dalam Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu,” tegasnya.

Untuk diketahui, hari H pemungutan dan penghitunan suara untuk pemilihan presiden-wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 14  Februari 2024. Sementara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dijadwal 27 November 2024.

Berita Terkait

KKKS Kabupaten Probolinggo Salurkan Bantuan Usaha Produktif untuk Keluarga ODGJ
Pejabat Pemkab Banyuwangi Jalani Tes Urine, Tegaskan Komitmen Zero Tolerance Narkoba
Sempat Masuk DPO, Tersangka Penipuan Rp200 Juta Ditangkap Polresta Sumenep
Tiga Bulan Masuk DPO, Keberadaan Guru ASN di Sumenep Belum Terungkap
Rutan Kraksaan dan Dinkes Probolinggo Perkuat Layanan Kesehatan Warga Binaan
58 ASN Pemkot Surabaya Dijatuhi Sanksi Disiplin hingga September 2026
Diskominfo Sumenep Perkuat Keamanan Digital dalam Program Sekolah Aman dan Nyaman
Berencana Itu Keren! DPPKB Purwakarta Dorong Partisipasi Aktif Masyarakat Lewat Program SILIKON Bangga Kencana

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:32 WIB

KKKS Kabupaten Probolinggo Salurkan Bantuan Usaha Produktif untuk Keluarga ODGJ

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:19 WIB

Pejabat Pemkab Banyuwangi Jalani Tes Urine, Tegaskan Komitmen Zero Tolerance Narkoba

Selasa, 6 Oktober 2026 - 06:29 WIB

Sempat Masuk DPO, Tersangka Penipuan Rp200 Juta Ditangkap Polresta Sumenep

Minggu, 4 Oktober 2026 - 22:57 WIB

Tiga Bulan Masuk DPO, Keberadaan Guru ASN di Sumenep Belum Terungkap

Rabu, 30 September 2026 - 12:58 WIB

Rutan Kraksaan dan Dinkes Probolinggo Perkuat Layanan Kesehatan Warga Binaan

Berita Terbaru