Aktivis dan Praktisi Hukum Datangi PN Sumenep, Pertanyakan Eksekusi Lahan Sengketa yang Belum Terlaksana

Kamis, 4 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah aktivis dan praktisi hukum mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Sumenep, Kamis (4/6/2026).

Sejumlah aktivis dan praktisi hukum mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Sumenep, Kamis (4/6/2026).

SUMENEP, detikkota.com – Sejumlah aktivis dan praktisi hukum mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Sumenep, Kamis (4/6/2026), untuk meminta penjelasan terkait belum dilaksanakannya eksekusi atas putusan sengketa lahan yang telah dimenangkan pemohon.

Kedatangan mereka dipicu belum adanya tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang diajukan Fathur Rosyid, warga Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, sejak 29 Juli 2024. Hingga kini, proses eksekusi atas putusan yang telah dimenangkan melalui tingkat banding tersebut belum juga terlaksana.

Perwakilan aktivis dan praktisi hukum, Kamarullah, menilai lambannya pelaksanaan eksekusi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami ingin mengetahui apa kendala yang menyebabkan eksekusi belum dilaksanakan hingga saat ini. Padahal permohonan sudah diajukan cukup lama,” ujar Kamarullah di Kantor PN Sumenep.

Menurutnya, rentang waktu lebih dari dua tahun sejak pengajuan permohonan merupakan periode yang cukup panjang. Karena itu, pihaknya meminta adanya transparansi terkait tahapan yang telah dilakukan serta alasan keterlambatan pelaksanaan eksekusi.

Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum, terutama terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Kami berharap ada kejelasan mengenai proses yang sedang berjalan agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat,” katanya.

Kamarullah yang juga menjabat sebagai Komisioner Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga hak-hak pemohon dapat terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Ketua PN Sumenep, Warsito, menjelaskan bahwa proses eksekusi masih berjalan dan saat ini berada pada tahapan lelang yang menjadi bagian dari mekanisme pelaksanaan putusan.

“Prosesnya terus berjalan. Saat ini sedang dilaksanakan lelang. Setelah tahapan tersebut selesai, baru akan dilanjutkan ke proses berikutnya,” jelas Warsito.

Penulis : M

Editor : Id

Berita Terkait

Projo Purwakarta: Tiga Tahun Cukup untuk Persiapkan Diri Jadi Partai Politik
Jual Beli Pil Y Terbongkar di Gapura, Polresta Sumenep Amankan 311 Butir
Kasus Hotman Paris, MIO Desak Polisi Jangan Tebang Pilih
FWJI Kabupaten Bekasi Tempuh Jalur Hukum, RSP alias Ros Dilaporkan Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik
Guru ASN Sumenep Masuk DPO, Kepala Madrasah Akui Sudah Panggil dan Datangi Rumahnya
Kurang dari 24 Jam, Polisi Tangkap Pelaku Penganiayaan di Guluk-Guluk
Guru PNS di Sumenep Masuk DPO Kasus Dugaan Penggelapan, Pengawal Kasus: Guru Harus Jadi Teladan
Polresta Sumenep Bongkar Peredaran Sabu Jaringan Sampang, Tiga Tersangka Diamankan

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 04:31 WIB

Projo Purwakarta: Tiga Tahun Cukup untuk Persiapkan Diri Jadi Partai Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 - 09:41 WIB

Jual Beli Pil Y Terbongkar di Gapura, Polresta Sumenep Amankan 311 Butir

Minggu, 23 Agustus 2026 - 23:05 WIB

Kasus Hotman Paris, MIO Desak Polisi Jangan Tebang Pilih

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 09:52 WIB

FWJI Kabupaten Bekasi Tempuh Jalur Hukum, RSP alias Ros Dilaporkan Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

Rabu, 5 Agustus 2026 - 03:51 WIB

Guru ASN Sumenep Masuk DPO, Kepala Madrasah Akui Sudah Panggil dan Datangi Rumahnya

Berita Terbaru

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 4 September 2026. Foto: BPMI Setpres/Istimewa

Pemerintahan

Prabowo Dorong Percepatan Hilirisasi dan Penataan BUMN

Sabtu, 5 Sep 2026 - 16:47 WIB