SUMENEP, detikkota.com – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengadakan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Layanan Sekolah Inklusi. Kegiatan ini dimulai pada hari Senin dan akan berlangsung hingga Rabu mendatang di Aula Lantai III Hotel Azmi Sumenep selama tiga hari.
Sebanyak 97 peserta mengikuti pelatihan ini, terdiri dari lima guru PAUD, 61 guru SD, dan 31 guru SMP. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman mengenai strategi pendampingan agar proses pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas dapat berjalan lancar.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, melalui Sekretaris Dinas Pendidikan, Fatimah Umar, mengungkapkan antusiasmenya terhadap pelatihan ini. Acara ini menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Widyaprada Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, dan perwakilan dari Inovasi Jakarta serta Jawa Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pelatihan ini adalah bukti nyata dari komitmen kami untuk menyediakan layanan pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus,” kata Fatimah Umar.
Fatimah menjelaskan bahwa konsep ‘INKLUSI’ dalam pendidikan mencerminkan pemahaman bahwa kelas dan komunitas pendidikan harus melibatkan semua anak dengan beragam kebutuhan. INKLUSI adalah pendekatan yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk belajar di lingkungan yang inklusif.
“INKLUSI adalah tentang menciptakan lingkungan yang terbuka bagi individu dengan berbagai latar belakang dan kondisi, baik itu fisik, kepribadian, status sosial, suku, atau budaya,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa pelatihan ini sejalan dengan nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik untuk menciptakan individu yang mandiri dan berdaya cipta.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Sumenep, Akhmad Fairusi, menyampaikan bahwa tujuan pelatihan ini adalah untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah mengenai layanan disabilitas, serta mengembangkan program asesmen dan intervensi untuk peserta didik dengan disabilitas.
“Untuk materi pelatihan ini meliputi enam topik utama: kebijakan layanan disabilitas, konsep akomodasi yang layak, bentuk layanan disabilitas, penyiapan SDM disabilitas, strategi pendampingan, dan rencana tindak lanjut,” tutupnya.
