DKPP Sumenep Perkuat Pengawasan Program Pertanian 2026

Jumat, 17 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DKPP Kabupaten Sumenep menggelar sosialisasi pengawasan pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Pertanian 2026 di BPP Kostratani Kecamatan Ganding sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program pertanian.

DKPP Kabupaten Sumenep menggelar sosialisasi pengawasan pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Pertanian 2026 di BPP Kostratani Kecamatan Ganding sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program pertanian.

SUMENEP, detikkota.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Pertanian Tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui sosialisasi yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Ganding.

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan program pertanian, mulai dari aparat penegak hukum, penyuluh pertanian hingga kelompok tani.

Dalam kegiatan itu hadir perwakilan Polres Sumenep, Kejaksaan, Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten Sumenep, serta koordinator penyuluh dari Kecamatan Ganding, Lenteng, Guluk-Guluk dan Batuan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari empat kecamatan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kecamatan Ganding juga mengikuti kegiatan tersebut.

Sosialisasi bertujuan menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pengawasan program pertanian selama 2026. Penyamaan persepsi antarpihak dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi petani.

Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh program pertanian terlaksana secara tertib dan sesuai ketentuan.

“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh program pertanian berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani,” kata Chainur Rasyid.

Menurutnya, pembangunan sektor pertanian membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan aparat penegak hukum, penyuluh maupun kelompok tani.

“Kolaborasi semua pihak sangat penting. Dengan pengawasan yang baik, pelaksanaan program akan semakin akuntabel, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Chainur juga mendorong penyuluh pertanian dan Gapoktan agar aktif mengawal pelaksanaan program di lapangan. Komunikasi antara pemerintah, penyuluh, aparat penegak hukum dan petani dinilai dapat membantu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program.

DKPP Sumenep berharap penguatan sistem pengawasan tersebut dapat membuat Program Pembangunan Sektor Pertanian 2026 berjalan lebih efektif dan tertib serta berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.

Penulis : M

Editor : Red

Berita Terkait

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan
Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal
Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi
Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan
NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:23 WIB

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan

Jumat, 20 November 2026 - 16:44 WIB

Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 16:19 WIB

Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi

Jumat, 20 November 2026 - 13:48 WIB

Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Berita Terbaru