BANYUWANGI, detikkota.com – Ingin mendapatkan penjelasan terkait penggunaan anggaran APBdes tahun 2020 yang telah dilaporkan ke Kementerian Desa (Kemendes), Forum Masyarakat Peduli Desa Cluring (FMPDC) mengirimkan surat klarifikasi kepada pemerintah Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.
Surat klarifikasi itu dikirim dan diserahkan langsung oleh puluhan warga ke kantor desa Cluring pada hari Kamis, (25/2/2021).
“Kedatangan kami dalam rangka mengirimkan surat klarifikasi atas anggaran APBdes tahun 2020,” kata Budi Apriansyah kepada Wartawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Budi, dalam anggaran APBdes yang dilaporkan ke Kementrian Desa (Kemendes) oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Cluring. warga menduga banyak kejanggalan.
“Karena diduga banyak kejanggalan yang kami temukan maka melalui Forum Masyarakat Peduli Desa Cluring, meminta klarifikasi kepada Pemdes setempat,” tuturnya.
Budi juga menambahkan, dirinya berharap agar surat klarifikasi itu segera mendapat tanggapan dari Pemdes Cluring, sehingga masyarakat bisa mendapat kejelasan tentang anggaran tersebut.
“Demi keterbukaan public, kami harapkan Pemdes Cluring segera memberikan klarifikasi kepada FMPDC,” tegasnya.
Saat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cluring, dikonfirmasi melalui ketuanya yang bernama Drs. Didik Tafif Dwikorawanto, mengakui juga sudah menerima tembusan surat klarifikasi yang dikirimkan oleh Forum Masyarakat Peduli Desa Cluring (FMPDC) ke Pemerintah Desa (Pemdes) Cluring.
“Ya benar kami baru menerima surat tembusan itu,” terangnya melalui sambungan telepon selulernya.
Namun demikian menurut Didik, dirinya belum sempat membaca dan mempelajarinya karena masih ada kegiatan penandatanganan berkas APBdes.
“Belum kami pelajari karena masih ada kegiatan penandatanganan berkas APBdes,” ujarnya.
Kata Didik, soal surat FMPDC meminta klarifikasi ke Pemdes soal anggaran APBdes, itu wajar saja, karena warga masyarakat. Dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan BPD, karena yang disurati adalah Pemdes.
“Bagi saya itu wajar mas, karena masyarakat juga punya hak untuk menanyakan anggaran APBdes,” ujar dia.
Bahkan Ketua BPD tersebut juga menjelaskan, jika masyarakat mendapatkan temuan boleh saja ditanyakan kepada pemerintah desa, asalkan real trasnparan sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan tidak mengada ada.
“Justru kami salut jika ada masyarakat yang ikut berperan mengawasi penggunaan anggaran desa. Asalkan real dan transparan biar tidak terkesan mengada-ada,” tukasnya.
Sedangkan saat Sunarto selaku kepala desa Cluring dikonfirmasi melalui pesan diaplikasi whatsappnya mengatakan jika masih diperjalanan dan belum bisa memberikan jawaban.
“Maaf mas, pesan yang masuk ke HP saya belum bisa saya baca, saya masih diperjalanan, nanti setelah saya baca pasti saya akan jawab,” ujar Sunarto seraya menutup saluran teleponnya. (SHT).
