SUMENEP, detikkota.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Sumenep (BEMSU) menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait penyesuaian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan TNI dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Pemerintah menyebut penyesuaian itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme aparatur pertahanan.
Berdasarkan informasi yang beredar, tunjangan kinerja untuk jabatan Kepala Staf Angkatan kini mencapai sekitar Rp48,61 juta per bulan, naik dari sekitar Rp37,81 juta. Sementara Kepala Staf Umum TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan menerima sekitar Rp44,87 juta per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp34,90 juta. Kenaikan juga terjadi pada sejumlah kelas jabatan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator BEMSU, Salman Farid, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan hak prajurit TNI untuk memperoleh kesejahteraan yang layak. Menurutnya, TNI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil, BEMSU mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menentukan skala prioritas anggaran, terutama setelah sebelumnya pemerintah gencar menyuarakan efisiensi fiskal.
“Kami tidak mempersoalkan TNI mendapatkan kesejahteraan yang layak. Yang kami pertanyakan adalah konsistensi kebijakan pemerintah. Di tengah narasi efisiensi anggaran, ketika masyarakat diminta memahami keterbatasan fiskal dan berbagai sektor harus melakukan penghematan, mengapa justru ada penggelontoran anggaran yang begitu besar untuk menaikkan tunjangan kelompok tertentu? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Salman.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata soal besaran kenaikan Tukin, melainkan menyangkut rasa keadilan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran negara. Pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan secara transparan mengenai alasan di balik kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi adanya standar ganda dalam pengelolaan keuangan negara.
“Jangan sampai efisiensi hanya menjadi slogan ketika berbicara tentang kebutuhan rakyat, pendidikan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi ketika menyangkut kepentingan kelompok tertentu, tiba-tiba negara memiliki ruang fiskal yang besar. Kalau memang anggaran negara tersedia, pemerintah juga harus menunjukkan keberpihakannya kepada seluruh rakyat, terutama mereka yang hingga kini masih berjuang memperoleh kehidupan yang layak,” katanya.
Dalam pernyataannya, Salman juga menyoroti kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan mencerdaskan generasi penerus bangsa sehingga kesejahteraan mereka juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Ia mengakui pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk melalui penyesuaian tunjangan bagi sebagian guru non-ASN. Namun, menurutnya, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, mulai dari pendapatan, kepastian status, perlindungan profesi, hingga kondisi kerja yang layak.
“Guru adalah tenaga pengajar yang setiap hari berdiri di depan kelas, mendidik dan membentuk generasi bangsa. Jangan sampai negara begitu cepat berbicara tentang kenaikan tunjangan bagi satu kelompok, sementara persoalan kesejahteraan guru masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.”
Salman menegaskan kritik tersebut bukan untuk mempertentangkan TNI dengan guru. Menurutnya, keduanya memiliki fungsi strategis yang berbeda, tetapi sama-sama penting bagi masa depan bangsa.
“Kami tidak ingin TNI dipertentangkan dengan guru. TNI menjaga kedaulatan negara, sementara guru menjaga masa depan bangsa melalui pendidikan. Negara membutuhkan TNI yang profesional dan sejahtera, tetapi negara juga membutuhkan guru yang sejahtera dan bermartabat. Keduanya harus berjalan beriringan.”
Lebih lanjut, Salman menegaskan mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap setiap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.
“Kami sebagai mahasiswa tidak ingin menjadi penonton dalam setiap kebijakan pemerintah. Ketika ada kebijakan yang menyangkut uang rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk bertanya dan mengkritisi. Uang negara bukan milik pejabat ataupun kelompok tertentu, melainkan milik rakyat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.”
Ia juga meminta pemerintah tidak menggunakan alasan efisiensi secara selektif. Menurutnya, jika efisiensi memang menjadi agenda nasional, maka evaluasi harus dilakukan terhadap seluruh sektor, khususnya belanja yang tidak produktif dan tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kalau memang negara sedang melakukan efisiensi, mari pangkas pemborosan, evaluasi belanja yang tidak prioritas, dan hentikan pengeluaran yang tidak memberikan manfaat nyata. Tetapi jangan menjadikan efisiensi sebagai alasan untuk mengabaikan kesejahteraan rakyat.”
Menurut Salman, setiap peningkatan kesejahteraan aparatur negara juga harus diiringi dengan peningkatan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kesejahteraan harus diikuti tanggung jawab. Ketika tunjangan naik, maka kinerja juga harus meningkat. Ketika anggaran negara bertambah, manfaat yang dirasakan rakyat juga harus semakin besar.”
BEMSU menegaskan akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah secara kritis, objektif, dan konstitusional.
“Kami tidak anti-TNI, tidak anti-pemerintah, dan tidak menolak kesejahteraan bagi siapa pun. Yang kami lawan adalah ketidakadilan dalam menentukan prioritas. Kalau TNI layak sejahtera, maka guru juga layak sejahtera. Kalau negara mampu memberikan penghargaan kepada mereka yang menjaga kedaulatan, maka negara juga harus memberikan penghargaan yang layak kepada mereka yang menjaga masa depan bangsa melalui pendidikan.”
Menutup pernyataannya, Salman berharap pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Negara harus hadir untuk semuanya. Jangan hanya kuat menjaga kedaulatan, tetapi lemah dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Jangan hanya berbicara tentang Indonesia Emas, tetapi lupa bahwa generasi emas dibentuk oleh guru-guru yang hari ini masih berjuang di ruang-ruang kelas. Pemerintah harus membuktikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang berkualitas.”
Penulis : Red
Editor : Red
