Kesepakatan Perhajian 2024 Ditandatangani, Indonesia Dapat Kouta Tambahan 20 Ribu Jemaah

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas (tengah) dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah saat penandatanganan Ta'limatul Hajj 2024.
Banner

JAKARTA, detikkota.com – Surat Kesepakatan Perhajian (Ta’limatul Hajj) untuk musim haji 2024 antara Pemerintah Republik Indonesia denga. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah resmi ditandatangani.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah, di Jeddah.

Banner

Proses penandatanganan juga dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Yusron B. Ambary, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief serta para pejabat Kementerian Agama.

“Kita menyepakati beberapa hal dengan pihak Arab Saudi. Salah satunya, jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan sebanyak 241 ribu orang,” ungkap, dilansir detik, Selasa (9/1/2024).

Menag Yaqut mengatakan, awalnya Indonesia mendapatkan kouta haji 221 ribu, kemudian mendapatkan tambahan sebanyak 20 ribu kuot yang telah disetujui Raja Arab Saudi.

“Jumlah kuota ini terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia,” tegas Yaqut.

Kementerian Agama (Kemenag) RI berkomitmen untuk meningkatkan layanan haji bersamaan dengan bertambahnya kuota jemaah haji.

Menurut Menag, ada beberapa peningkatan layanan perhajian yang telah disepakati dalam Ta’limatul Hajj. Peningkatan layanan ini tentu ditujukan untuk kenyamanan para jemaah haji agar semakin khusyuk beribadah.

“Alhamdulillah beberapa permintaan kita untuk pelayanan haji yang lebih baik, telah disanggupi oleh Pemerintah Arab Saudi,” ucap Menag.

“Misalnya tentang penempatan jemaah di Mina. Kita bisa menentukan posisi tenda jemaah yang lebih dekat dengan jamarat, selama pelaksanaan kontrak dilakukan lebih cepat,” sambungnya.

Kata Menag Pemerintah Arab Saudi juga memberikan kebebasan kepada Pemerintah Indonesia untuk memilih penyedia layanan atau syarikah saat puncak haji.

“Tidak harus syarikah ini atau syarikah itu, Indonesia diberikan kebebasan memilih. Ini membuka peluang untuk memilih penyedia layanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” pungkas Yaqut.

title="banner"