Ketum BIDIK: Jika PT Garam Tak Bisa Menyediakan Tempat Ibadah Enyah Saja dari Pulau Madura

Minggu, 20 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Sejumlah aktivis mulai bereaksi dengan adanya video buruh PT. Garam yang melaksanakan sholat dengan beralaskan polibek, di lokasi pegaraman 1 PT Garam Sumenep.

Salah satunya dari Ketua Umum Barisan Investigasi Dan Informasi Keadilan (BIDIK) Didik Haryanto. Ia dengan tegas mengatakan agar kantor PT. Garam pindah saja dari Pulau Madura jika tidak mampu memenuhi fasilitas umum seperti tempat ibadah.

“Enyah saja kantor PT. Garam dari Pulau Madura jika tidak mampu menyediakan musholla untuk buruh yang melaksanakan sholat,” kata pria yang akrab disapa Didik, Sabtu (19/10/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Apa manfaat PT Garam ada di Sumenep, Sumenep adalah penghasil garam terbesar di Indonesia, itu alasannya kenapa ada di Sumenep, kalau sekiranya PT Garam tidak mampu bermanfaat secara religi kepada masyarakat Sumenep, pindahkan saja kantor PT Garam dari Sumenep,” imbuhnya tegas.

Seharusnya, kata Didik, sebagai perusahaan plat merah, PT. Garam yang mempunyai pekerja mayoritas muslim mampu memberikan fasilitas tempat ibadah yang yang layak bagi para pekerjanya.

“Saya mengecam keras PT Garam yang merupakan anak BUMN, dimana ini bukan perusahaan kecil, tidak mampu menyediakan tempat sholat yang layak bagi petani yang semuanya muslim,” tegas Ketua Gibran Center Sumenep itu.

Bahkan, Didik meminta agar penegak hukum yang ada di Indonesia ini melakukan audit terhadap keuangan PT Garam yang tidak mampu menyediakan fasilitas ibadah. Sebab menurutnya tidak hanya itu, selain tempat ibadah, juga penyediaan air bersih dan juga K3 tidak terpenuhi dengan baik.

“Jangan-jangan keuangan PT Garam bobrok, tolong penegak hukum KPK, Kejaksaan Polres, audit dan investigasi PT Garam, jangan-jangan bobol di dalam, tolong penegak hukum segera dibongkar sampai ke akar-akarnya, karena tidak mampu menyediakan tempat untuk ibadah,” pungkasnya.

Berita Terkait

Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya
SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87
Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas
Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani
Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI
Kapasitas Fiskal Rendah Jadi Tantangan Utama Penyusunan RKPD Lumajang 2027
Pimpin Apel Perdana 2026, Wali Kota Probolinggo Tekankan Penguatan Kinerja ASN
Tantangan 2026, Wabup Sumenep Tekankan Budaya Kerja Modern ASN

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:07 WIB

Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:06 WIB

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:21 WIB

Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:34 WIB

Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:24 WIB

Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB