BANYUWANGI, detikkota.com – Beredarnya foto silaturahmi oknum kades bersama beberapa warga mendadak viral di medsos, lantaran oknum kades berinisial MN saat ini sedang menjalani proses rehabilitasi di rumah sakit jiwa Malang, karena telah tertangkap polisi bersama dengan dua orang rekannya yaitu, WW yang dikenal sebagai bos atau pemain baby lobster dan RS adalah oknum polisi aktif sedang pesta narkoba jenis sabu sabu.
Awal tertangkap beritanya sempat ramai karena ketiganya pelaku ini dianggap mendapat perlakuan istimewah hingga oknum MN sempat diantar pulang dengan pengawalan khusus dengan alasan menjenguk orang tuanya sedang sakit keras. Beberapa hari kemudian ketiga pelaku dibawa ke Surabaya dan dikawal langsung oleh kasat narkoba Kompol Ponzy.
Meski menuai kritikan keras dikalangan masyarakat, Ponzy tetep melanjutkan proses pengajuan rehabilitasi dengan alasan sudah diatur oleh undang undang yang diperbolehkan mengajukan rehabilitasi jika barang bukti dibawah 1 gram. Hal tersebut disampaikan kepada sejumlah wartawan saat buka puasa bersama.
Adanya perlakuan istimewah kepada ketiga pelaku tersebut membuat para aktifis aktifis Banyuwangi bertanya tanya bagaimana prosedur rehabilitasi yang benar sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan oleh Fajar Isnaini LSM Kauskus Muda Banyuwangi (KMB) selasa (25/5/21)
Fajar mempertanyakan apakah prosedur rehabilitasi memperbolehkan pasien berinteraksi bebas dengan orang lain ?, sementara masih banyak para pelaku lain dengan barang bukti dibawah 1 gram tetap disidangkan dan menjalani hukuman ?.
” Apa ini equality before the law, apa karena pertimbangan rehab maka seenaknya melakukan hal hal yang seperti itu,” kata Fajar.
Fajar mencontohkan, jika masih banyak tahanan dengan kasus yang sama tapi tetap diproses dan menjalani hukuman. Menurutnya, jika berbicara mereka adalah korban maka semuanya yang mempunyai kasus yang sama harus diperlakukan sama dan berhak mendapatkan rehabilitasi.
“Kami bersama aktifis aktifis senior lainnya akan kaji hal ini, dan kalau perlu kita akan silaturahmi pada para pihak yang memberikan rekomendasi atau disposisi rehabilitasi agar keadilan bisa berlaku bagi semua yang dianggap korban dan bukan hanya bagi kelompok tertentu,” kata Fajar. (Ar)
